Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat untuk mematuhi larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Apalagi, seluruh wilayah perbatasan sudah dijaga aparat kepolisian bersama pemerintah daerah, yang juga dibantu masyarakat setempat.
"Kebijakan ini upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dari potensi penularan covid-19," ujar Wiku dalam keterangannya, Jumat (7/5).
Jika masyarakat masih nekat menerobos pintu penyekatan, petugas berhak memerintahkan masyarakat untuk putar balik. "Saya minta masyarakat jangan memaksakan diri untuk mencoba mudik," tegas Wiku.
Baca juga: TNI Tegaskan Tidak Kerahkan Tank untuk Menghalau Pemudik
Selain larangan mudik, pemerintah juga melarang kegiatan halalbihalal dan open house melalui Surat Edaran Mendagri No. 800/2794/SJ. Jajaran pemerintah daerah diharapkan menjalankan kebijakan tersebut selama masa Lebaran.
Kepala daerah juga diminta menindaklanjuti pelarangan kegiatan buka puasa bersama, jika terdapat partisipasi yang melebihi jumlah keluarga inti ditambah 5 orang. "Para kepala daerah harus menginstruksikan ASN di daerah, untuk tidak melaksanakan halalbihalal," paparnya.
Baca juga: Ada Penyekatan, Volume Kendaraan ke Jawa Turun 53%
Masyarakat pun kembali diingatkan terkait pelaksanaan ibadah puasa selama Ramadan dan salat ied yang merujuk Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021. Melalui edaran tersebut, masyarakat diminta memperhatikan zonasi wilayah tempat tinggal dalam menyelenggarakan ibadan Ramadan dan Idulfitri.
Masyarakat yang tinggal di zona merah dan oranye, sebaiknya ibadah dilakukan di rumah. Untuk zona kuning dan hijau, ibadah dapat dilaksanakan di masjid dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Termasuk, untuk pelaksanaan halalbihalal tatap muka, hanya diperuntukkan bagi keluarga inti.(OL-11)

Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved