Nadiem Ajak Publik Dukung Sekolah Tatap Muka

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan pemerintah mengajak seluruh warga masyarakat menyukseskan program pendidikan tatap muka yang akan dilaksanakan secara perlahan sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Tujuannya supaya Indonesia tidak terpuruk akibat fenomena learning loss.

"Bahwa kita tidak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami learning loss, yang tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi karena itu lah kita harus bersama-sama," kata Nadiem dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Rabu (5/5).

Nadiem hadir sebagai narasumber bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Komedian Kiki Saputri.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama ratusan pengurus daerah PDIP seluruh Indonesia. Pembaca acara adalah Anggota Komisi X DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira. Acara ditayangkan langsung dan bisa ditonton ulang di akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan.

Untuk diketahui, learning loss merupakan kerugian jangka panjang terhadap pembelajaran anak-anak akibat penutupan sekolah sementara. Menurut Nadiem, tanggung jawab ada di semua pihak termasuk orang tua yang bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan sekolah.

Nantinya, kata dia setiap sekolah wajib memberi opsi tatap muka dan dengan full protokol kesehatan tatap muka terbatas. Itu sama sekali berbeda dengan proses sekolah yang biasa.

"Mengapa anak-anak kita masih belum kembali ke sekolah? Dan ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan dari tersebut," kata Nadiem.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng, mengatakan bahwa salah satu masalah soal sekolah tatap muka adalah karena belum terbangunnya kepercayaan. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan sebelum sekolah dibuka.

Masalahnya adalah di anggaran. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat menjadi presiden, sudah tegas mengeluarkan aturan soal 20% dana pendidikan dari APBN. Pada 2021, anggaran pendidikan itu sebesar Rp550 triliun.

Dari angka itu, menurut Agustina, masih ada Rp 200 triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk anak-anak sekolah tatap muka. "20% itu milik pendidikan nasional, kita dalam situasi bencana, kenapa tidak diprioritaskan ke situ (tes swab dan vaksin)," tambahnya.

Agustina mendorong pemerintah berani mengambil terobosan peraturan yang memasukkan pendidikan diprioritaskan saat bencana terjadi. Selama ini, yang dimasukkan sebagai prioritas adalah sektor kesehatan, pangan, pemerintahan daerah, dan perkembangan ekonomi.

"Tapi pendidikan tidak ada," tutupnya. (OL-8)