Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENYESUAIAN kurikulum harus dilakukan apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) campur pada tahun ajaran (TA) 2020/2021. KBM campur merupakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disandingkan dengan pembelajaran tatap muka (PTM).
Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menegaskan pihaknya menyambut positif kebijakan Pemprov DKI yang bakal menerapkan metode KBM campur atau blended learning di masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19.
Untuk KBM campur, terang dia, kurikulum bisa disederhanakan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020. Bahkan, akan sulit bila metode KBM campur tetap menggunakan kurikulum normal.
“Dalam PTM maupun PJJ sudah seharusnya sekolah menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan sesuai Kepmendikbud Nomor 719/P/2020. Jangan lagi menggunakan kurikulum normal. Bisa menggunakan kurikulum yang disederhanakan oleh Kemendikbud maupun yang disederhanakan secara mandiri sehingga beban pembelajaran tidak terlalu berat,” kata Fahriza ketika dihubungi, kemarin.
Menurut dia, sekolah jugabisa menyesuaikan kurikulumsendiri dengan menyederhanakanmata pelajaran ataujam pelajaran. Kepmendikbudprinsipnya memberikanruang bagi sekolah untukmenyesuaikan kurikulum.
“Walaupun dalam Kepmendikbud itu masih memberikan ruang untuk menggunakan kurikulum normal, saya kira sekolah harus berani membuat kurikulum sendiri. Apakah penyederhanaan pada mapel (mata pelajaran), KD (kompetensi dasar), maupun jam pelajaran,” ujarnya.
Di sisi lain, selama KBM campur belum dilaksanakan, maka harus terus-menerus ada pendampingan dari Dinas Pendidikan DKI kepada para orangtua. Tujuannya agar mereka
bisa mendampingi anakanak melanjutkan PJJ.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya memutuskan untuk menunda belajar tatap muka dan melanjutkan sistem PJJ. Pemprov DKI kemudian menyiapkan KBM campur, metode yang akan mengombinasikan belajar secara langsung dan belajar dari rumah. “Kami juga menyiapkan laman Siap Belajar,” tutup Riza. (Put/J-2)
PEMBELAJARAN jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung sekitar sembilan bulan akibat pandemi covid-19 memiliki banyak tantangan.
Tidak ada rencana untuk memberikan Aditya sanksi akibat tidak bisa mengikuti PJJ sampai enam bulan.
Pemprov DKI Jakarta akan memberikan solusi bagi siswa tidak mampu yang tidak punya ponsel pintar dan harus menjalani pembelajaran jarak jauh.
KETERSEDIAAN perangkat elektronik seperti ponsel pintar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) ternyata tidak hanya dirasakan siswa di pelosok daerah.
Sejauh ini, JakWifi telah terpasang di 1.200 titik yang tersebar di 445 RW kumuh.
SEBANYAK 171.998 peserta didik di Jakarta tidak memiliki gawai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Anies mengatakan belum bisa memastikan kegiatan tatap muka sekolah kapan bisa dilaksanakan karena harus melihat dulu perkembangan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan pengkajian mendalam soal pembukaan sekolah.
Banyak orangtua yang menolak sekolah tatap muka kembali diadakan, karena khawatir sekolah akan menjadi klaster penyebaran covid-19.
Gelaran pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan di penghujung tahun ini atau tahun 2021 karena masih situasi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved