Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta segenap pegawai di Kementerian Sosial untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas, terutama dalam pengelolaan data. Mensos mengingatkan, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, terutama bila disebabkan oleh cara kerja yang tidak berintegritas.
“Saya minta semua teman-teman di lingkungan Kementerian Sosial menegakkan integritas. Bayangkan bila kita salah mengetik angka, maka bisa berakibat kerugian negara sangat besar,” kata Mensos saat menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas para Tenaga Ahli di Kantor Kemensos, Jakarta (03/05).
Penandantanganan Pakta Integritas melibatkan 60 petugas pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial. Hadir sebagai saksi pejabat dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.
Sebanyak tiga pegawai secara simbolik maju menandatangani pakta. Hadir dalam kesempatan ini para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
Mensos menyatakan, acara semacam ini bukan main-main. Kegiatan hari ini adalah bagian dari prosedur untuk mendapatkan sertifikat ISO dalam pengamanan IT. “Ini adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan ISO. Harus disaksikan oleh kejaksaan dan Polri,” katanya.

Mensos mengingatkan, pengelolaan data dan juga anggaran di instansi pemerintahan, tidak sekedar melibatkan teknologi. Namun, juga harus memperhatikan kualitas manusia yang menggerakkannya.
“Jadi tidak hanya bisa menggerakkan alat. Bayangkan kalau kita ngetik salah saja maka akan terjadi kerugian berupa uang negara yang cukup,” katanya.
“Karena itu saya pesan agar kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini berlangsung. Supaya kita semua harus hati-hati, tidak ceroboh,” katanya, seraya mengingatkan, saat ini ia terus memantau terkait proses hukum pengelolaan bansos.
Mensos menekankan, bahwa umur manusia tidak ada yang tahu. “Jadi mari kita memberikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu sampai kapan perjanjian kita sama Tuhan. Percayalah, bahwa Tuhan pun tidak akan tidur. Suatu saat kalau kita baik maka Tuhan akan menyaksikan,” katanya. (RO/OL-09)
PersoalanĀ keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved