Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta segenap pegawai di Kementerian Sosial untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas, terutama dalam pengelolaan data. Mensos mengingatkan, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, terutama bila disebabkan oleh cara kerja yang tidak berintegritas.
“Saya minta semua teman-teman di lingkungan Kementerian Sosial menegakkan integritas. Bayangkan bila kita salah mengetik angka, maka bisa berakibat kerugian negara sangat besar,” kata Mensos saat menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas para Tenaga Ahli di Kantor Kemensos, Jakarta (03/05).
Penandantanganan Pakta Integritas melibatkan 60 petugas pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial. Hadir sebagai saksi pejabat dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.
Sebanyak tiga pegawai secara simbolik maju menandatangani pakta. Hadir dalam kesempatan ini para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
Mensos menyatakan, acara semacam ini bukan main-main. Kegiatan hari ini adalah bagian dari prosedur untuk mendapatkan sertifikat ISO dalam pengamanan IT. “Ini adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan ISO. Harus disaksikan oleh kejaksaan dan Polri,” katanya.
Mensos mengingatkan, pengelolaan data dan juga anggaran di instansi pemerintahan, tidak sekedar melibatkan teknologi. Namun, juga harus memperhatikan kualitas manusia yang menggerakkannya.
“Jadi tidak hanya bisa menggerakkan alat. Bayangkan kalau kita ngetik salah saja maka akan terjadi kerugian berupa uang negara yang cukup,” katanya.
“Karena itu saya pesan agar kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini berlangsung. Supaya kita semua harus hati-hati, tidak ceroboh,” katanya, seraya mengingatkan, saat ini ia terus memantau terkait proses hukum pengelolaan bansos.
Mensos menekankan, bahwa umur manusia tidak ada yang tahu. “Jadi mari kita memberikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu sampai kapan perjanjian kita sama Tuhan. Percayalah, bahwa Tuhan pun tidak akan tidur. Suatu saat kalau kita baik maka Tuhan akan menyaksikan,” katanya. (RO/OL-09)
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved