Covid-19 Dikhawatirkan Semakin Menular Jika Masyarakat tetap Mudik

PAKAR kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan beberapa mutasi virus bisa jadi lebih ganas dan mematikan. Mutasi diprediksi bisa menjadi sangat parah jika dalam kondisi saat ini masyarakat tetap memilih untuk mudik.

"Ini memang bagian yang berpotensi menimbulkan makin banyaknya kasus. Bisa jadi makin banyaknya kematian," kata Thabrany dalam keterangannya, Kamis (22/4).

Menurut dia, perlu kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berani bilang tidak mau menerima pemudik. Kalau memaksa mudik, terapkan isolasi selama 14 hari.

Thabrany mengatakan Pemerintah DKI Jakarta juga harus menegaskan kepada masyarakat yang ingin kembali dari kampung halaman agar isolasi selama 14 hari. "Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. Kalau itu sinkron, insya Allah masyarakat bisa dipaksa disiplin," ujarnya.

Baca juga: Peneliti LIPI Sebut Mutasi Virus Berpotensi Kurangi Efikasi Vaksin

Dia melihat sebagian masyarakat tidak bisa diajak kompromi. Ada masyarakat yang wataknya begitu melekat pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Sehingga perlu memaksa mereka agar disiplin. "Jangan anggap enteng, karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan," kata Thabrany.

Thabrany pun menilai kesadaran masyarakat menggunakan masker untuk mencegah penularan covid-19 harus kembali ditingkatkan. Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan agar tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan.

Selain itu, tokoh berpengaruh perlu dilibatkan untuk membuat masyarakat menjadi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Edukasi masyarakat agar silaturahmi dengan keluarga di kampung tanpa mudik, misal menggunakan perangkat elektronik. Kalau mau memberikan uang, bisa ditransfer melalui bank.

Mengenai adanya beberapa kepala daerah yang tidak secara tegas melarang mudik, menurut Thabrany perlu sanksi dari pemerintah pusat. Misal, beban biaya penanggulangan kasus covid-19 menjadi tanggung jawab daerah yang tidak melarang mudik. "Harus ada sanksi begitu. Kalau enggak, pemda seenaknya saja," ujar Thabrany. (R-3)