Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
ADA lagi keanehan soal penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan Jilid II. Ini karena International Standard Book Number atau ISBN untuk buku itu sudah terbit.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri melihat keanehan itu yang katanya akibat ketidaksengajaan pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud. "Bagaimana bisa, katanya belum siap diedarkan, tapi kok sudah terbit ISBN?" kata politikus PKS itu menanggapi polemik tersebut di Kamis (22/4).
ISBN atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik. Ia menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain. ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan Pasal 30 ayat f menyebut penerbit berkewajiban mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN). Pasal 48 ayat b menyebut buku baru dapat diterbitkan setelah mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN) sebagaimana Pasal 30 ayat f tersebut.
"Hal ini menunjukkan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan Jilid II sudah siap terbit, bukan tidak disengaja atau masih naskah," imbuh Fikri menyindir pernyataan Kemendikbud sebelumnya.
Dalam halaman utama Kamus Sejarah Indonesia tercantum informasi nama-nama pengarah, narasumber, editor, pembaca utama, penulis, penerbit, dan lain-lain. Sebagai pengarah tercantum Hilmar Farid (Direktorat Jenderal Kebudayaan) dan Triana Wulandari (Direktur Sejarah). Tercantum sebagai penerbit ialah Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor ISBN: 978-602-1289-76-1. (OL-14)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena pencucian uang yang tidak lagi mengenal batas geografis dan sering kali tak tersentuh oleh hukum nasional yang lemah atau lamban.
Buku yang ditulis Kelly Tandiono tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat pertama kali menyelam pada 2011.
Buku, disebut Dedi, merupakan medium yang efektif untuk memperkenalkan kecintaan terhadap alam Indonesia kepada anak-anak, sekaligus menumbuhkan empati terhadap lingkungan.
STAF Sumber Daya Manusia Polri (SSDM Polri) meluncurkan buku berjudul Policing in Indonesia.
Lebih dari sekadar karya tulis, buku karya Connie Rahakundini Bakrie ini adalah seruan dan ajakan untuk membangkitkan kesadaran kolektif bangsa akan makna sejati berbangsa dan bernegara.
Hingga Juni 2024, telah disalurkan 490 Al-Qur’an dan 13.790 buku tulis ke sekolah-sekolah dasar di wilayah Tangerang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved