Rabu 21 April 2021, 14:37 WIB

Program Pendampingan Bikin Regulasi Perhutanan Efektif

Ghani Nurcahyadi | Humaniora
Program Pendampingan Bikin Regulasi Perhutanan Efektif

Antara/Wahdi Septiawan
Hutan Indonesia

 

PERLINDUNGAN hutan terus diperketat untuk menjaga kesinambungan produksinya. Hal itu membuat pemerintah mengeluarkan regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah No.23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. 

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana, untuk menyukseskan program pengelolaan kehutanan salah satunya dengan adanya pendampingan. Ia mengatakan, pengalaman membuktikan lokasi-lokasi perhutanan yang terdapat pendamping membuat petani hutan merasa diberikan fasilitas.  

Fasilitas itu seperti membina petani hutan untuk lebih memahami regulasi kehutanan yang baru hingga membantu mereka dalam memasarkan hasil tani hutan. Sehingga dapat memberikan benefit yang saling menguntungkan. Sayangnya, pendampingan kehutanan juga masih memiliki kendala dalam hal biaya. 

“Mereka memfasilitasi dari membentuk kelembagaan, pengembangan, usaha pasar, dan sampai mengelola keuangan. Namun kami kesulitan dengan pendamping ini, ada pendamping yang dibiayai APBN dan ada juga yang non-ASN berasal dari swasta. APBN hanya bisa membiayai 1250 sampai 3000 pendamping, padahal satu kelompok (petani hutan) hampir 7000 pendamping ini kita terbantu dengan pendamping mandiri,” jelasnya dalam Earth Day Forum 2021 : Regulasi Baru Pengelolaan Hutan Untuk Rakyat, Rabu (21/4). 

Presiden Direktur Daemeter Aisyah Sileuw menuturkan, Peraturan Pemerintah bisa dilaksanakan dengan adanya proses monitoring yang ketat. Intinya peraturan harus dikawal dan dapat efektif. 

“Harus jelas ada proses monitoring, pemberian sanksi itu harus efektif. KLHK tidak bisa bekerja sendirian harus dibantu dengan stakeholder masing-masing. Pokoknya perlu ada strategi yang membuat orang bekerja untuk memenuhi peraturan tersebut,” tegasnya. 

Baca juga : Pakar IPB: Jumlah Peneliti di Indonesia Masih Kurang

Ia menambahkan, strategi komunikasi perlu dikembangkan termasuk di daerah dan para pelaku kehutanan. Dari situ, Indonesia akan terbantu untuk memenuhi komitmen dan kewajiban Paris Agreement ataupun nasional. 

Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB Hariadi Kartodiharjo berpendapat, bahwa memang pendamping untuk petani hutan menjadi tantangan. Padahal proses pendampingan itu berlatar ekonomi dan income sehingga bisa memahami secara persis apa yang menjadi potensi di lokasi hutan tersebut.

Meski begitu, tidak hanya soal pendampingan ekonomi dan income tapi juga perlu memiliki strategi komunikasi. Bagaimanapun dalam pengelolaan hutan kerap terjadi konflik pada beberapa pihak. 

“Hutan non-kayu itu merupakan proses sangat penting melihat bagaimana mereka memanfaatkannya, lalu mengetahui aspek-aspek pemasaran untuk ke konsumen. Situasi sekarang bukan hanya pendampingan ekonomi dan income tp jg terkait penyelesaian konflik. Saya melihat ada perbedaan dengan usaha besar. Jadi membuat strategi komunikasi sangat penting dilibatkan untuk dasar utama,” jelasnya dalam acara yang sama. 

Kepala Divisi Pengelolaan Perhutanan Sosial, M Yusuf Noorhajiyanto menjelaskan bahwa petani hutan harus didukung dengan memberikan mereka arahan sesuai Peraturan Pemerintah. Menurutnya, satu pemahaman terhadap peraturan bisa menjadi solusi untuk menghasilkan keuntungan bagi para petani hutan. 

“Kami dari pihak BUMN tentunya ada benchmark yang nyata tentang bagaimana support petani-petani itu untuk menjembatani batas-batas. Pada saat disolusikan, kira-kira benefit apa sih, di situ ada benefit ada manfaat kita distribusikan, maka yang lain pasti akan support,” pungkasnya. (RO/OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

Vaksinasi Lansia di DKI, Yogyakarta, dan Bali Tertinggi

👤Nur Azizah 🕔Selasa 11 Mei 2021, 10:10 WIB
Budi mengatakan akan memberi vaksin tambahan untuk tiga provinsi tersebut. Tujuannya, agar angka vaksinasi terhadap lansia semakin...
ANTARA/Iggoy el Fitra

Kemenparekraf Targetkan Cetak 244 Desa Wisata Mandiri hingga 2024

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 11 Mei 2021, 10:04 WIB
Sandiaga mendorong agar desa-desa wisata yang ada di Indonesia dapat menghadirkan produk unggulan yang otentik sesuai dengan potensi...
Dok MI

Daerah Terdeteksi Varian Baru Harus Intensifkan Genome Sequencing

👤 Ferdian Ananda Majni 🕔Selasa 11 Mei 2021, 09:26 WIB
Untuk mencegah meluasnya penyebaran ketiga varian yang ditemukan di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengintensifkan genome sequencing di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Transformasi Kota Tua

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bergandengan tangan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya