Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wacana pembelajaran tatap muka yang rencana akan dimulai bulan Juli kini telah disepakati dan diputuskan oleh pemerintah. Hal tersebut seiring dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
SKB Empat Menteri telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi G Sadikin.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam sambutannya pada pengumuman SKB 4 Menteri mengutarakan bahwa dengan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka, anak-anak peserta didik diharapkan bisa memperoleh layanan pendidikan yang lebih optimal.
Baca juga: Sejumlah Perairan Indonesia Berpotensi Gelombang Tinggi Hingga 4 M
Sebagaimana diketahui, selama menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi covid-19, anak-anak hanya memperoleh pengetahuan (knowledge) tanpa disertai unsur-unsur pendidikan lain yang juga penting yaitu keterampilan (skill), kepribadian (attitude), dan nilai (value).
“Melalui SKB ini kita harapkan anak-anak bisa terpenuhi hak-haknya dalam memperoleh pendidikan. Kita harus akui PJJ selama ini tidak dapat disamakan dengan pembelajaran tatap muka," ujar Muhadjir, Selasa (30/3).
Namun demikian, menurutnya, kesuksesan implementasi SKB Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak lepas dari komitmen dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah didorong ikut serta memberikan sosialisasi khususnya kepada satuan pendidikan yang ada di wilayah masing-masing.
Ia pun mengungkap peran dari Satgas Covid-19 di tingkat satuan pendidikan sangat krusial. Akan tetapi, peranan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh warga sekolah termasuk penanaman disiplin protokol kesehatan mulai dari rumah hingga selama berada di sekolah.
Di samping itu juga, pemerintah telah menjalankan program vaksinasi Covid-19 yang dimulai sejak awal 2021. Bahkan, tenaga pendidik dan kependidikan masuk salah satu prioritas sasaran vaksinasi dengan target selesai pada bulan Juni atau sebelum dimulainya implementasi SKB pembelajaran tatap muka.
"Vaksinasi Covid-19 terhadap para pendidik dan tenaga kependidikan ini dalam rangka mendukung akselerasi pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kita harapkan pada tahun ajaran baru di Juli 2021 seluruh satuan pendidikan sudah dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," pungkas Menko PMK. (H-3)
Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2026 melalui SKB Tiga Menteri.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 17 hari libur nasional untuk tahun 2026. Keputusan ini tertuang dalam SKB, berikut daftarnya!
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri akan mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun
Ketentuan ganjil genap yang ditiadakan pada 17-18 Juni 2024 ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri serta peraturan gubernur (pergub).
Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama belum sampai ke Presiden Joko Widodo. Masih ada satu isu yang tertahan soal keanggotaan penghayat kepercayaan dalam FKUB
Rancangan Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah sudah berada di Kemenkumham sejak Agustus 2023 lalu.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
P2G minta kemdikdasmen dan kemenag melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di 3 Provinsi dan 20 Kota
KEPALA BGN Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa akan berlangsung seperti libur sekolah saat dilaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Dinas pendidikan di daerah juga diminta melakukan pemetaan dan identifikasi kondisi atas keberadaan dan akses satuan pendidikan pada wilayah kewenangan.
Pramono mengatakan, sebanyak 2.439 sekolah masih melakukan pembelajaran tatap muka dan 346 sekolah lainnya melakukan hybrid.
KEMENDIKDASMEN menyebut seluruh dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved