Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Alallah menyebut vaksin Aztrazeneca hukumnya halal. Hal itu disampaikannya ke Presiden Joko Widodo yang pagi tadi dalam kunjungan kerja di Jawa Timur bertemu para kiai dan pimpinan pondok pesantren (ponpes).
"Bapak Presiden telah bertemu dengan kiai-kiai sepuh dan Bapak Presiden langsung mendengarkan pendapat dan respons dari para romo kiai, para pengasuh ponpes bahwa vaksin Astrazeneca ini hukumnya halalan dan thayyiban," kata Hasan di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/3). Di lokasi itu, Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal.
Baca juga: Jokowi Pastikan Kesiapan Daerah Gelar Vaksinasi Massal
Menurut Hasan, vaksin Astrazeneza memang seharusnya dimanfaatkan untuk program vaksinasi pemerintah. Dia mengatakan vaksinasi tujuannya tidak lain untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyatnya dan bukan untuk mencelakakan rakyat sendiri.
"Insyaallah MUI sesuai dengan hasil audit LPPOM dan juga hasil musyawarah Komisi Fatwa, hari ini akan memberikan fatwa kehalalan penggunaan Astrazeneca dan keamanan penggunaannya," ucapnya.
Hasan pun menyatakan para warga pondok pesantren siap menerima vaksin Astrazeneca. Ia pun berharap kepada Presiden Jokowi agar vaksin Astrazeneca bisa didiatribusikan untuk vaksinasi para santri.
"Kami berterimakasih kepada bapak presiden apabila para santri, ustaz, ustazah, hafiz, hafizah, akan segera diberi vaksin Astrazeneca ini dan kami bersyukur mudah-mudahan ini nanti dapat ditiru oleh komponen masyarakat lain," ucap Hasan.
Pernyataan pimpinan MUI Jawa Timur ini senada dengan pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang menyatakan Astrazeneca halal.
Di sisi lain, hal itu berbeda dengan fatwa yang sudah dikeluarkan MUI Pusat. Sebelumnya MUI Pusat menyatakan Astrazeneca haram karena menggunakan tripsin babi dalam pembuatan, namun tetap boleh dalam kondisi darurat saat ini. (H-3)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) penerapan sistem work from home (WFH) bagi ASN dilingkungan Pemprov Jawa Timur.
Perjuangkan Skema Bagi Hasil dan Infrastruktur Berstandar Dunia Di Kawasan Bromo
Jawa Timur mematangkan skema penerapan Work From Home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) Jatim. Namun, tidak akan memilih hari Jumat
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan 250 ojol di Surabaya, beri sembako dan bantuan sebagai bentuk apresiasi.
Ribuan masyarakat dari berbagai daerah tampak antusias mengikuti tradisi riyayan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
LPEU MUI meluncurkan Program Perumahan Merah Putih, sebuah skema hunian berbasis syariah yang ditujukan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
MUI menilai perbedaan awal Ramadan 1447 H wajar secara teologis. Negara berwenang menetapkan melalui Sidang Isbat agar umat Islam seragam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menyebut awal Ramadan 1447 Hijriah kemungkinan besar akan mengalami perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved