Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Alallah menyebut vaksin Aztrazeneca hukumnya halal. Hal itu disampaikannya ke Presiden Joko Widodo yang pagi tadi dalam kunjungan kerja di Jawa Timur bertemu para kiai dan pimpinan pondok pesantren (ponpes).
"Bapak Presiden telah bertemu dengan kiai-kiai sepuh dan Bapak Presiden langsung mendengarkan pendapat dan respons dari para romo kiai, para pengasuh ponpes bahwa vaksin Astrazeneca ini hukumnya halalan dan thayyiban," kata Hasan di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/3). Di lokasi itu, Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal.
Baca juga: Jokowi Pastikan Kesiapan Daerah Gelar Vaksinasi Massal
Menurut Hasan, vaksin Astrazeneza memang seharusnya dimanfaatkan untuk program vaksinasi pemerintah. Dia mengatakan vaksinasi tujuannya tidak lain untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyatnya dan bukan untuk mencelakakan rakyat sendiri.
"Insyaallah MUI sesuai dengan hasil audit LPPOM dan juga hasil musyawarah Komisi Fatwa, hari ini akan memberikan fatwa kehalalan penggunaan Astrazeneca dan keamanan penggunaannya," ucapnya.
Hasan pun menyatakan para warga pondok pesantren siap menerima vaksin Astrazeneca. Ia pun berharap kepada Presiden Jokowi agar vaksin Astrazeneca bisa didiatribusikan untuk vaksinasi para santri.
"Kami berterimakasih kepada bapak presiden apabila para santri, ustaz, ustazah, hafiz, hafizah, akan segera diberi vaksin Astrazeneca ini dan kami bersyukur mudah-mudahan ini nanti dapat ditiru oleh komponen masyarakat lain," ucap Hasan.
Pernyataan pimpinan MUI Jawa Timur ini senada dengan pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang menyatakan Astrazeneca halal.
Di sisi lain, hal itu berbeda dengan fatwa yang sudah dikeluarkan MUI Pusat. Sebelumnya MUI Pusat menyatakan Astrazeneca haram karena menggunakan tripsin babi dalam pembuatan, namun tetap boleh dalam kondisi darurat saat ini. (H-3)
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Di tengah melaksanakan ibadah haji, Gubernur Khofifah tetap monitor progres program prioritas nasional tersebut.
Begitu dilantik pada 20 Februari lalu, sederet program strategis langsung direalisasikan, terutama terkait hajat hidup masyarakat.
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp497.925.287.251.
Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dipilih mengingat kedua daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan hias dan akuakultur.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Melalui aplikasi ini, umat bisa memilih dan mendapatkan ustaz yang kompeten sesuai kebutuhannya seperti Tahlilan, ceramah lahiran dan khitanan, pernikahan, dan lainnya.
Islam membolehkan KB sebagai mekanisme pengaturan keturunan. Sementara, vasektomi merupakan jenis kontrasepsi dengan pemandulan tetap dan itu terlarang.
CLAIRMONT Patisserie, resmi menerima sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Membangun kemaslahatan anak bangsa perlu juga disertai dengan pembangunan infrastruktur secara merata dan tidak bisa dilakukan hanya segelintir orang saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved