Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui mitra maslahat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menyalurkan bantuan Program Kemaslahatan berupa dua unit kendaraan operasional di Cirebon, Jawa Barat.
Dua unit kendaraan operasional mobil boks dan mobil pickup ini diberikan untuk membantu proses pendistribusian donasi kepada masyarakat di daerah tersebut. Pimpinan BAZNAS, Rizaludin Kurniawan, menyampaikan terima kasih kepada BPKH atas penyaluran bantuan sebagai mitra maslahat.
Donasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) di wilayah Cirebon, dalam rangka mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan.
“Dengan adanya sinergi melalui Program Kemaslahatan BPKH ini, dalam bentuk pemberian kendaraan operasional, semoga dapat mengefektifkan kinerja BAZNAS Kota/Kabupaten Cirebon dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Terima kasih BPKH atas donasi dan sinergi yang terjalin," ucapnya, dalam keterangan resmi.
Kepala BP-BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, bantuan mobil operasional diperuntukkan bagi para mustahik di wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon melalui Mitra Kemaslahatan BAZNAS.
Namun, tegasnya, perlu diingat bahwa dana yang digunakan merupakan hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) dan yang dipergunakan adalah nilai manfaatnya bukan pokok DAU serta bukan pula berasal dari dana setoran awal pendaftaraan jemaah haji.
"Sebagaimana mandat yang diberikan salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji adalah, untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Salah satunya, dengan bantuan kendaraan bekerja sama dengan Mitra Kemaslahatan BAZNAS Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini. Semoga bantuan ini juga bisa mempermudah dalam penyaluran zakat, infak, sedekah dan program sosial keagamaan lainya untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Cirebon," tutur dia.
Apresiasi juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina. "Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan BPKH dan BAZNAS, terutama untuk membantu masyarakat yang tengah dalam kondisi serba kesulitan. Semoga BPKH dan BAZNAS semakin dicintai dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat," ujar dia.
Program penyediaan kendaraan operasional ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman BAZNAS dan BPKH yang telah ditandangani sebelumnya. Dalam kerja sama ini BPKH menyalurkan dana senilai Rp 360,9 juta untuk penyediaan kendaraan operasional berupa mobil boks dan mobil pickup. (H-2)
Donasi ini merupakan hasil penggalangan dana sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMD, serta masyarakat Kabupaten Sumedang
Penyaluran donasi ini melalui BAZNAS sehingga diyakini bakal sampai ke tangan yang tepat dan membutuhkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil menghimpun donasi masyarakat sebesar Rp3,1 miliar dalam rangkaian perayaan malam tahun baru 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi penggalangan dana kemanusiaan pada malam pergantian tahun 2026. Donasi tersebut ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
VIVA Apotek bekerja samadengan Hansaplast menyalurkan donasi sebesar Rp50.000.000 kepada Yayasan Kanker Indonesia (YKI) sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
EKOSISTEM kreator digital di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
Penyerahan bantuan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat Kota Semarang terhadap para penyintas bencana banjir di Sumatra dan Aceh yang dititipkan melalui Baznas RI.
Baznas memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 dengan menggelar tasyakuran dan doa bersama, bertema “Zakat Menguatkan Indonesia.
Kantor Digital tidak hanya bermanfaat bagi para muzaki, tetapi juga bagi mustahik.
Tidak lagi sekadar respons darurat yang bersifat sementara, zakat diarahkan menjadi pilar sistem perlindungan sosial umat yang bekerja secara lintas fase.
Negara ingin memastikan bahwa pemegang izin pengelolaan zakat adalah lembaga yang benar-benar bekerja, bukan sekadar entitas di atas kertas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved