Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
MASALAH kemiskinan dituding menjadi salah satu faktor pemicu bayi lahir stunting akibat kurang gizi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar anak stunting masuk dalam prioritas program bantuan sosial (bansos).
Dari pantauannya di lapangan, masih banyak keluarga dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos), baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
"Karena itu, saya sarankan semuanya, keluarga bayi yang stunting harus mendapatkan bansos entah itu BPNT ataupun PKH," ujarnya saat berkunjung ke Kabupaten Nias Barat, Sumatra Utara, seperti dilansir dari laman Kemenko PMK, Kamis (18/3).
Dia berjanji akan berupaya memastikan keluarga stunting mendapatkan bansos yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Nanti saya akan memberitahu Kementerian Sosial usulan-usulan dari bawah, keluarga yang penderita stunting itu untuk diprioritaskan (masuk DTKS dan menerima PKH)," janji mantan Mendikbud itu.
Presiden, kata Muhadjir, telah mengamanatkan penanganan stunting menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Dan, secara teknis di lapangan tetap perlu koordinasi lintas sektoral.
Muhadjir mengungkap data angka stunting di Kabupaten Nias Barat lebih dari 40% atau di atas rata-rata nasional 27,67%. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Ini penting karena berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia. Pada 20-30 tahun mendatang, mereka yang anak kecil ini yang menentukan. Kalau sampai anak stunting, ini yang bahaya," tandasnya. (H-2)
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved