MASALAH kemiskinan dituding menjadi salah satu faktor pemicu bayi lahir stunting akibat kurang gizi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar anak stunting masuk dalam prioritas program bantuan sosial (bansos).
Dari pantauannya di lapangan, masih banyak keluarga dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos), baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
"Karena itu, saya sarankan semuanya, keluarga bayi yang stunting harus mendapatkan bansos entah itu BPNT ataupun PKH," ujarnya saat berkunjung ke Kabupaten Nias Barat, Sumatra Utara, seperti dilansir dari laman Kemenko PMK, Kamis (18/3).
Dia berjanji akan berupaya memastikan keluarga stunting mendapatkan bansos yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Nanti saya akan memberitahu Kementerian Sosial usulan-usulan dari bawah, keluarga yang penderita stunting itu untuk diprioritaskan (masuk DTKS dan menerima PKH)," janji mantan Mendikbud itu.
Presiden, kata Muhadjir, telah mengamanatkan penanganan stunting menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Dan, secara teknis di lapangan tetap perlu koordinasi lintas sektoral.
Muhadjir mengungkap data angka stunting di Kabupaten Nias Barat lebih dari 40% atau di atas rata-rata nasional 27,67%. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Ini penting karena berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia. Pada 20-30 tahun mendatang, mereka yang anak kecil ini yang menentukan. Kalau sampai anak stunting, ini yang bahaya," tandasnya. (H-2)
