Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MASALAH kemiskinan dituding menjadi salah satu faktor pemicu bayi lahir stunting akibat kurang gizi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar anak stunting masuk dalam prioritas program bantuan sosial (bansos).
Dari pantauannya di lapangan, masih banyak keluarga dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos), baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
"Karena itu, saya sarankan semuanya, keluarga bayi yang stunting harus mendapatkan bansos entah itu BPNT ataupun PKH," ujarnya saat berkunjung ke Kabupaten Nias Barat, Sumatra Utara, seperti dilansir dari laman Kemenko PMK, Kamis (18/3).
Dia berjanji akan berupaya memastikan keluarga stunting mendapatkan bansos yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Nanti saya akan memberitahu Kementerian Sosial usulan-usulan dari bawah, keluarga yang penderita stunting itu untuk diprioritaskan (masuk DTKS dan menerima PKH)," janji mantan Mendikbud itu.
Presiden, kata Muhadjir, telah mengamanatkan penanganan stunting menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Dan, secara teknis di lapangan tetap perlu koordinasi lintas sektoral.
Muhadjir mengungkap data angka stunting di Kabupaten Nias Barat lebih dari 40% atau di atas rata-rata nasional 27,67%. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Ini penting karena berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia. Pada 20-30 tahun mendatang, mereka yang anak kecil ini yang menentukan. Kalau sampai anak stunting, ini yang bahaya," tandasnya. (H-2)
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved