Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MASALAH kemiskinan dituding menjadi salah satu faktor pemicu bayi lahir stunting akibat kurang gizi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar anak stunting masuk dalam prioritas program bantuan sosial (bansos).
Dari pantauannya di lapangan, masih banyak keluarga dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos), baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
"Karena itu, saya sarankan semuanya, keluarga bayi yang stunting harus mendapatkan bansos entah itu BPNT ataupun PKH," ujarnya saat berkunjung ke Kabupaten Nias Barat, Sumatra Utara, seperti dilansir dari laman Kemenko PMK, Kamis (18/3).
Dia berjanji akan berupaya memastikan keluarga stunting mendapatkan bansos yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Nanti saya akan memberitahu Kementerian Sosial usulan-usulan dari bawah, keluarga yang penderita stunting itu untuk diprioritaskan (masuk DTKS dan menerima PKH)," janji mantan Mendikbud itu.
Presiden, kata Muhadjir, telah mengamanatkan penanganan stunting menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Dan, secara teknis di lapangan tetap perlu koordinasi lintas sektoral.
Muhadjir mengungkap data angka stunting di Kabupaten Nias Barat lebih dari 40% atau di atas rata-rata nasional 27,67%. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Ini penting karena berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia. Pada 20-30 tahun mendatang, mereka yang anak kecil ini yang menentukan. Kalau sampai anak stunting, ini yang bahaya," tandasnya. (H-2)
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved