Siap Bangun Fasilitas Daur Ulang di Desa Bangun, Mojokerto, Jatim

MASYARAKAT Desa Bangun di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), telah lama mencari penghasilan dari mengolah sampah impor. Kini mereka tidak perlu lagi mencari sampah impor sebagai sumber mata pencaharian.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemda Mojokerto serta akademisi Universitas Airlangga (Unair) dan ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) menyiapkan solusi bagi masyarakat Desa Bangun..

Setelah sempat menjadi sorotan pada lebih dari setahun lalu, secara fisik lokasi permukiman warga Desa Bangun, sudah jauh lebih bersih karena masyarakat sudah tidak lagi melakukan pilah sampah sisa impor dari pabrik kertas.

Dalam kunjungan kerja ke Desa Bangun bersama Plt Bupati dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah B3 (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati pada Jumat (26/2), Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa masyarakat Desa Bangun tetap memerlukan akses untuk kesejahteraannya.

Oleh karena itu, Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemerintah segera membantu fasilitasi dan mendorong langkah-langkah agar masyarakat tetap produktif.

"Hari ini (Jumat/26/2)) saya sudah melihat kondisinya di lapangan. KLHK segera konsolidasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan, khususnya di bidang LHK. Akan terus kita intensifkan, agar masyarakat dapat bangkit perekonomiannya," ujar Menteri Siti.

Menteri Siti  menegaskan, beberapa langkah yang secara nyata bisa dilakukan segera adalah menyiapkan fasilitas pusat daur ulang yang akan menyerap tenaga kerja. Juga menyiapkan masyarakat membangun bank sampah bagi sekitar 800-1000 kepala keluarga (KK).

“Saya minta Dirjen kaji bersama akademisi mungkin perlu dibangun sebanyak tiga sampai dengan  empat  unit bank sampah.  Juga budidaya magot. Dan segera saja minggu depan Bu Dirjen bicara dengan Pak Kades untuk bisa menyertakan pelatihan virtual yang akan dilaksanakan minggu depan. Kita harus bekerja cepat  untuk masyarakat, sesuai arahan Bapak Presiden, “ tutur Menteri Siti.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah khususnya Desa Bangun menyambut baik dan mendukung langkah-langkah yang akan diambil. Kepala Desa Bangun, Dedik Isharianto, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan tanah bengkok desa untuk pengembangan kegiatan produktif masyarakat.

Dedik menyampaikan di wilayahnya hanya pengepul yang masih beroperasi sampah dari lokal, sebanyak enam pengepul sampah plastik dan tiga pengepul kertas dan kardus.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Siti mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan masyarakat semakin kuat dan jelas, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia menegaskan kegiatan masyarakat dimudahkan termassuk  pendirian koperasi dan  tidak hanya untuk dunia usaha. Pemerintah juga mempunyai kebijakan khusus untuk pembangunan desa.

"Dari Desa Bangun ini, kita dapat memetik pelajaran yang menguatkan kebijakan nasional bahwa sampah harus menjadi bahan baku yang bernilai," kata Menteri Siti. (RO/OL-09)