Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BELUM pastinya pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bereaksi. Ia mendukung upaya pemerintah yang meminta kepastian kepada Pemerintah Arab Saudi. Menurut LaNyalla, pelaksanan Ibadah Haji sangat penting bagi umat Islam. Terlebih, ibadah haji adalah Rukun Islam kelima.
"Saya rasa bukan hanya umat muslim di Tanah Air yang membutuhkan kepastian. Seluruh muslim di dunia juga menunggu keputusan dan teknis pelaksanaan haji tahun ini," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).
Menurutnya, ibadah haji merupakan hal yang mendasar dan primordial.
"Tidak itu saja, kita juga membutuhkan persiapan apalagi sekarang masih dalam pandemi. Semua harus dipersiapkan dengan matang," katanya.
Untuk itu, Senator asal Jawa Timur ini berharap pemerintah terus melobi pemerintah Arab Saudi agar kepastian itu bisa didapat.
"Pemerintah melalui Kemenag harus terus melobi pemerintah Arab Saudi mengenai tenggat keberangkatan haji dan mampu memastikan serta menjamin kesehatan para caloh jemaah. Harus ada seleksi yang ketat dan tentunya tidak boleh menimbulkan dampak yang besar bagi calhaj yang tidak dapat berangkat," harapnya.
Salah satu hal yang juga disorot LaNyalla adalah penyediaan vaksin untuk calon haji (calhaj).
"Calhaj harus mendapatkan vaksin, dan mereka harus mendapatkan prioritas dan dipersiapkan dari sekarang. Hal ini dalam rangka mempersiapkan, juga antisipasi jika kuota haji telah diberikan Pemerintah Arab Saudi," jelasnya
baca juga: Haji 2020, Pemerintah akan Pertahankan Sistem Zonasi
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur menambahkan Kemenag juga harus mempersiapkan permasalahan teknis.
"Harus ada antisipasi sejak awal, seperti cara beribadah di tengah pandemi, pendanaan serta resiko-resiko yang dapat terjadi. Masyarakat, utamanya calhaj, harus diberikan informasi teknis pelaksanaan haji di masa pandemi yang ada perbedaan dari sebelumnya," pungkasnya. (OL-3)
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
DPD RI meraih predikat Informatif pada IKIP 2025 dengan nilai 98,11 dan masuk 10 besar lembaga negara paling terbuka informasi.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved