Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH merencanakan untuk mempertahankan sistem zonasi penempatan jemaah haji Indonesia. Sistem tersebut dinilai efektif dan membuat jemaah haji nyaman berkumpul dengan komunitasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan menyampaikan hal itu, seusai meninjau hotel 713 di Misfalah dan 206 di Syisah, Mekah, Minggu (25/8).
"Hasil evaluasi awal dengan jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sistem zonasi akan dipertahankan pada musim haji mendatang," kata M Nur Kholis.
Tahun 2019 ini, pertamakalinya Kementerian Agama memberlakukan sistem zonasi di Mekah. Ada tujuh zona hotel jemaah, yaitu: Syisah, Syisyah-Raudlah, Mahbas Jin, Raudlah, Misfalah, Jarwal, dan Rey Bakhsy.
Menurut M Nur Kholis, sistem zonasi tersebut dinilai efektif dan nyaman bagi jemaah haji.
"Sistem ini dinilai efektif. Secara psikologis jemaah terlihat lebih nyaman dan percaya diri karena kumpul dengan komunitasnya," jelasnya.
Baca juga : Kemenag Nilai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Penuhi Kontrak
Selain itu, lanjut M Nur Kholis, sistem zonasi juga memudahkan petugas. Salah satu kemudahannya, adalah dalam penyajian menu katering sesuai daerah jemaah.
Namun, M Nur Kholis mengingatkan, ada sejumlah catatan penguatan untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Salah satunya, konfigurasi petugas. Hal tersebut, mencakup komposisi petugas yang lama dan baru, lintas instansi, termasuk juga komposisi daerah.
"Beberapa kejadian tahun ini, ada sejumlah jemaah yang lupa arah jalan pulang hingga sampai zona yang berbeda. Kadang ada kendala bahasa saat akan mengidentifikasi asal sektor dan hotelnya," ujarnya.
Penguatan lainnya, adalah pada aspek konfigurasi hotel. Dia berharap penempatan hotel jemaah bisa diatur sedemikian rupa agar tidak sampai terjadi pecah kloter. "Atau, meski satu hotel, lantainya tidak berjauhan sehingga memudahkan dalam layanan,"katanya
Selama tiga tahun terakhir terlibat dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Sekjen Kemenag memastikan perbaikan terus dilakukan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji di setiap tahunnya.
"Catatan evaluasi selalu kami jadikan lessons learned untuk perbaikan penyelenggaraan tahun mendatang," tegasnya lagi. (OL-7)
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
KEMENTERIAN Agama menggelar rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1440H/2019 M, di Jakarta, 8 - 10 Oktober
Ketiga jemaah haji itu diperbolehkan pulang atas rekomendasi Medif (Medical Informatian Form) dan dinilai layak terbang
KEBERHASILAN sistem penempatan jemaah haji yang diterapkan pada penyelenggaraan haji 2019 menjadi alasan pemerintah untuk mempertahankan sistem tersebut pada penyelenggaraan haji
“Kemenag akan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait, seperti kemenlu, kemenaker, kementerian pariwisata, imigrasi, untuk membuat regulasi."
Jemaah haji Indonesia yang terakhir mendapatkan Eyab, sesuai data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah embarkasi SUB (Surabaya) 84, SUB 85 serta Jakarta (JKG) 65.
Jemaah haji kloter 15 Embarkasi Balikpapan (BPN-15) menjadi yang terakhir kembali ke Tanah Air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved