Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Twitter mengumumkan mereka akan memperluas kebijakan untuk akun milik lembaga resmi suatu negara mulai bulan ini.
"Twitter adalah tempat di mana orang dapat melihat apa yang sedang terjadi dan mendapatkan informasi termasuk dari pihak pemerintah. Twitter percaya, bahwa keamanan dan kebebasan berekspresi seharusnya berjalan beriringan, terutama pada saat berinteraksi dengan pejabat negara dan institusi terkait," kata Twitter dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (13/2).
Sejak Agustus tahun lalu, Twitter memberi label pada akun utama pejabat pemerintah dan akun entitas media yang berafiliasi dengan negara.
Baca juga: Rekrutmen PPPK Disebut Solusi Masalah Perlindungan Guru
Awal tahun ini, Twitter melabeli akun dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Prancis, China, Rusia dan Inggris Raya.
Pada 17 Februari mendatang, kebijakan ini akan diperluas ke akun dari Indonesia, Kanada, Kuba, Ekuador, Jerman, Honduras dan Mesir.
Selain negara-negara tersebut juga Italia, Iran, Arab Saudi, Jepang, Thailand, Spanyol, Uni Emirat Arab dan Turki juga akan diberi label.
Pemberian label tahap kedua ini akan diberikan pada akun pejabat pemerintah yang sudah terverifikasi centang biru, termasuk di dalamnya menteri, lembaga negara, duta besar, juru bicara resmi dan para pemimpin diplomatik.
"Saat ini, fokus utamanya adalah jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri," kata Twitter.
Twitter juga memberi label pada akun personal para pemimpin negara. Platform mikroblog ini juga mulai membedakan antara akun personal dengan akun institusi. (Ant/H-3)
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
Laporan IPC menjadi pernyataan resmi pertama yang memastikan kelaparan di Gaza terjadi.
Rencana Israel akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari selatan sehingga membatasi pergerakan serta akses warga Palestina.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved