Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Twitter mengumumkan mereka akan memperluas kebijakan untuk akun milik lembaga resmi suatu negara mulai bulan ini.
"Twitter adalah tempat di mana orang dapat melihat apa yang sedang terjadi dan mendapatkan informasi termasuk dari pihak pemerintah. Twitter percaya, bahwa keamanan dan kebebasan berekspresi seharusnya berjalan beriringan, terutama pada saat berinteraksi dengan pejabat negara dan institusi terkait," kata Twitter dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (13/2).
Sejak Agustus tahun lalu, Twitter memberi label pada akun utama pejabat pemerintah dan akun entitas media yang berafiliasi dengan negara.
Baca juga: Rekrutmen PPPK Disebut Solusi Masalah Perlindungan Guru
Awal tahun ini, Twitter melabeli akun dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Prancis, China, Rusia dan Inggris Raya.
Pada 17 Februari mendatang, kebijakan ini akan diperluas ke akun dari Indonesia, Kanada, Kuba, Ekuador, Jerman, Honduras dan Mesir.
Selain negara-negara tersebut juga Italia, Iran, Arab Saudi, Jepang, Thailand, Spanyol, Uni Emirat Arab dan Turki juga akan diberi label.
Pemberian label tahap kedua ini akan diberikan pada akun pejabat pemerintah yang sudah terverifikasi centang biru, termasuk di dalamnya menteri, lembaga negara, duta besar, juru bicara resmi dan para pemimpin diplomatik.
"Saat ini, fokus utamanya adalah jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri," kata Twitter.
Twitter juga memberi label pada akun personal para pemimpin negara. Platform mikroblog ini juga mulai membedakan antara akun personal dengan akun institusi. (Ant/H-3)
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved