Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KETUA Umum Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) Anggia Ermarini mengatakan para dai turut serta mengajarkan untuk membangun nasionalisme di samping mengajarkan tentang akidah keagamaan.
”Maka saya selalu mengatakan, ketika kita mengadakan rutinan di seluruh daerah di Indonesia, para da’iyah-da’iyah (dai perempuan) ini tidak hanya berbicara tentang menyempurnakan sholat saja. Tetapi juga bagaimana menyempurnakan ibadah-ibadah ritual. Namun kita juga harus selalu mencintai negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Kamis (14/1).
Menurut dia, tentangan isu persatuan, kesatuan, Bhineka Tunggal Ika dan radikalisme pada 5 atau 10 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini.
Untuk itu, menurut dia, para dai juga perlu memperbarui dan meningkatkan pengetahuan terkait hal itu sesuai dengan perkembangan terkini yang lebih dinamis.
”Artinya kita yang produk lama ini perlu di update dan di upgrade lagi tentang kapasitas dan keterampilan untuk menyikapi isu-isu yang terus berkembang ini,” ucap wanita yang juga menjabat sebagai Sekretaris PP Lembaga Kesehatan NU (LKNU) ini.
Menurutnya, negara perlu untuk mengintervensi, meningkatkan kapasitas atau peran-peran dari para komunitas-komunitas seperti yang dimiliki NU atau Muhammadiyah dalam menangani isu-isu tersebut.
”Karena mereka ini sudah punya potensi, sudah punya gerakan-gerakan yang mampu dijadikan sebagai alat untuk merespon isu-isu atau perkembangan hari ini dan tinggal dimanfaatkan saja sebetulnya,” katanya.
Ia menuturkan bahwa paham seperti terorisme dan radikalisme pergerakannya sangat halus sekali. Maka dari itu menurutnya, intervensi yang dilakukan juga harus lebih halus lagi di masyarakat, terutama kepada para ustad dan kyai-kyai atau para sepuh-sepuh di masyarakat untuk mampu merespon hal itu.
Selain itu menurut dia, masalah politik identitas juga perlu direspon, mengingat hal ini juga dinilainya membahayakan persatuan dan kesatuan.
Menurutnya penting memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait hal itu. Apalagi saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama padahal dia bukan ulama dengan berkedok lewat pakaian.
”Ini juga yang perlu untuk diketahui dan diwaspadai oleh masyarakat agar tidak mudah sekali terhasut dalam politik identitas apalagi yang membawa isu agama,” ujar mantan Sekretaris Umum Fatayat NU ini mengakhiri. (Ant/OL-09)
INDONESIA mencatatkan nihil kasus serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini, pertengahan tahun 2025. Hal itu disebut berkat peran dari berbagai pihak.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
DIREKTORAT Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk pertama kalinya menggelar Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) tingkat Internasional.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
IMAM An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa. Menurut pendapat utama, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun.
Usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikaji dan didasarkan pada pendapat para ulama. Itu harus dibahas hukumnya dari sisi agama.
Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak.
MENTERI Agama, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa di era post-truth atau era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran saat ini, menjadi ulama sangat tidak mudah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved