PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Evaluasi Pasca-vaksinasi

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin Covid-19.

Dalam cuitannya di Twitter, Selasa (6/1), Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan Muhammadiyah juga mendukung independensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.

"Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin dan kami siap menjadi bagian proses tersebut"

Dalam rekomendasinya Muhammadiyah juga mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin Covid-19. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.

"Penanganan pandemi tidak semata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin," ujarnya.

Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama menyukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu walau pun telah dilakukan vaksinasi masyarakat diharapkan untuk tetap ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. (Sru/OL-09).

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri