Pemerintah Diminta Evaluasi Ulang Kebijakan PTM

PEMERINTAH melalui SKB 4 Menteri mengizinkan sekolah di Tanah Air untuk kembali dibuka atau melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada 2021.

Hal itu untuk mengatasi learning loss akibat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang dilaksanakan secara daring selama masa pandemi Covid-19. Meski kebijakan itu diikuti dengan penerapan protokol kesehatan ketat, namun sejumlah pihak tetap meminta agar PTM ditunda atau dibatakalkan.

Seperti diutarakan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Dia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Pasalnya, kasus covid-19 di Indonesia hingga akhir tahun terus meningkat.

"Saya minta evaluasi ulang pembukaan sekolah tatap muka pada Januari. Ini karena covid-19 yang semakin meningkat," ujar Syaiful dalam seminar virtual, Kamis (31/12).

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Ancaman Mutasi Covid-19

Menurutnya, PTM berpotensi menimbulkan penyebaran kasus covid-19 di lingkungan sekolah. Lonjakan kasus yang terjadi akan mengancam kesehatan peserta didik dan pendidik.

Selain itu, dia menyoroti protokol kesehatan di sekolah yang mungkin tidak berjalan maksimal. Mengingat, peserta didik yang merupakan anak-anak yang sulit untuk dipantau agar tidak berkumpul.

"Perbaikan pelaksanaan PJJ menjadi sangat penting untuk enam bulan ke depan," imbuhnya.

Agar pelaksanaan PJJ bisa berjalan dengan baik, Komisi X juga mendorong kebijakan subsidi kuota internet kembali dilanjutkan. Sebab, bantuan itu benar-benar dirasakan peserta didik dan pendidik di masa pandemi covid-19.

"Semoga pada 2021 masih ada afirmasi khusus subsidi kuota ini. Karena belum ada pembahasan. Mungkin ya masih butuh waktu terkait dengan ini," pungkas Syaiful.

Baca juga: Januari, Vaksin Disalurkan ke 34 Provinsi

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Hasan Chabibie mengatakan belum ada keputusan terkait subsidi kuota di 2021. Hingga saat ini, pihaknya masih mempertimbangkan bantuan tersebut.

"Kita lagi mikir-mikir, Pak Presiden juga mention itu sebagai langkah mitigasi yang baik dalam konteks pandemi," jelas Hasan.

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan subsidi kuota internet untuk guru dan siswa. Anggaran pulsa bagi peserta didik diberikan pada September-Desember 2020 tercatat Rp7,2 triliun.

Bantuan kuota internet diberikan untuk empat kelompok, yakni siswa PAUD, siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar menengah, serta mahasiswa dan dosen.(OL-11)