Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETIKA proses vaksinasi dimulai Januari 2021, tidak berarti kondisi di Tanah Air langsung kembali normal. Butuh waktu cukup panjang hingga akhirnya krisis kesehatan dan ekonomi berakhir.
Demikian penegasan Presiden Joko Widodo saat memberi bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
“Begitu divaksinasi, kita tidak langsung kembali normal. Ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi. Itu banyak sekali, jadi butuh waktu,” ujar Kepala Negara.
Sebagaimana diketahui, vaksin Sinovac dari Tiongkok yang tiba di Indonesia baru 1,2 juta dosis. Adapun untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) setidaknya ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dalam suatu wilayah atau negara kekebalan komunal bisa dicapai jika 70% penduduknya mendapat vaksin. “Kalau sudah 70%, akan terjadi kekebalan komunal. Artinya, penduduk yang 30%, yang tidak divaksinasi, aman karena sudah dipagari oleh 70% yang divaksinasi,” lanjut Jokowi.
Di sisi lain, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengemukakan bahwa program vaksinasi covid-19 disediakan untuk masyarakat secara gratis tanpa ada syarat apa pun. “Juga tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Ksesehatan,” ungkap Nadia dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Saat ini Kemenkes bersama kementerian/ lembaga lain tengah melakukan pendalaman dan penyesuaian skema ataupun mekanisme vaksinasi gratis.
“Setelah rampung akan kami sosialisasikan segera kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas,” imbuh Nadia.
Pada kesempatan sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan POM Lucia Rizka Andalusia menambahkan pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemberian emergency use authorization (EUA) untuk vaksin covid-19 sesuai pedoman dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Badan POM memberikan EUA berdasarkan laporan peneliti. Aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin harus dipenuhi berdasarkan data penelitian uji klinis,” tandas Lucia. (Pra/Ata/X-3)
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
Kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti siang ke RS Pratama Yogyakarta bertujuan untuk meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Yogyakarta.
Tujuannya, memberikan jaminan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh peserta, tanpa membedakan kaya atau miskin.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut banyak pasien diminta meninggalkan rumah sakit masih dengan selang di hidung untuk makan.
Dalam sambutannya, Joko Widodo mengungkapkan perubahan drastis BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN sejak awal kepemimpinannya.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Menurut Ina Liem, yang sesungguhnya dimaksud dalam putusan MK adalah bentuk bantuan operasional, mirip skema dana BOS, yang selama ini sudah diberikan ke sebagian sekolah swasta.
Selain fasilitas yang bisa dinikmati tamu tanpa membayar, tamu juga bisa menikmati fasilitas lainnya yang berbayar.
Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi, tekanan darah, hingga konsultasi dengan dokter dan dokter gigi secara gratis tanpa dipungut biaya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali memastikan perencanaan program pendidikan gratis secara khusus akan mulai dibahas pada Januari 2025.
DI antara janji manis yang dikemukakan calon kepala daerah selama masa kampanye dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 ada mewujudkan pendidikan gratis.
Nantinya setiap taman yang terbuka selama 24 jam tersebut akan di awasi kamera CCTV dan lampu penerangan yang memadai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved