Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIKA proses vaksinasi dimulai Januari 2021, tidak berarti kondisi di Tanah Air langsung kembali normal. Butuh waktu cukup panjang hingga akhirnya krisis kesehatan dan ekonomi berakhir.
Demikian penegasan Presiden Joko Widodo saat memberi bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
“Begitu divaksinasi, kita tidak langsung kembali normal. Ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi. Itu banyak sekali, jadi butuh waktu,” ujar Kepala Negara.
Sebagaimana diketahui, vaksin Sinovac dari Tiongkok yang tiba di Indonesia baru 1,2 juta dosis. Adapun untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) setidaknya ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dalam suatu wilayah atau negara kekebalan komunal bisa dicapai jika 70% penduduknya mendapat vaksin. “Kalau sudah 70%, akan terjadi kekebalan komunal. Artinya, penduduk yang 30%, yang tidak divaksinasi, aman karena sudah dipagari oleh 70% yang divaksinasi,” lanjut Jokowi.
Di sisi lain, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengemukakan bahwa program vaksinasi covid-19 disediakan untuk masyarakat secara gratis tanpa ada syarat apa pun. “Juga tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Ksesehatan,” ungkap Nadia dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Saat ini Kemenkes bersama kementerian/ lembaga lain tengah melakukan pendalaman dan penyesuaian skema ataupun mekanisme vaksinasi gratis.
“Setelah rampung akan kami sosialisasikan segera kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas,” imbuh Nadia.
Pada kesempatan sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan POM Lucia Rizka Andalusia menambahkan pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemberian emergency use authorization (EUA) untuk vaksin covid-19 sesuai pedoman dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Badan POM memberikan EUA berdasarkan laporan peneliti. Aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin harus dipenuhi berdasarkan data penelitian uji klinis,” tandas Lucia. (Pra/Ata/X-3)
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Kementerian PU siapkan 9 ruas tol fungsional tanpa tarif (gratis) untuk mudik Lebaran 2026. Cek daftar rute, panjang jalan, dan aturan jenis kendaraan di sini!
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai masih banyak masyarakat yang keliru memandang biaya layanan kesehatan.
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025, masyarakat dari 15 golongan kini bisa menikmati layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta secara gratis.
Program bantuan ini mencakup dua jenis seragam, yakni seragam nasional dan seragam khas daerah berupa baju Melayu.
Penyerahan seragam tersebut, dirangkaikan dengan Peluncuran 7 Gerakan Anak Sehat Indonesia, di di Lapangan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Selasa (8/7).
Agung telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru tentang pemberian layanan tiket gratis Bus TMP pada Hari Jadi ke 241 Kota Pekanbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved