Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Vaksinasi Dimulai, Kondisi tidak Langsung Normal

Andhika Prasetyo
19/12/2020 03:05
Vaksinasi Dimulai, Kondisi tidak Langsung Normal
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara.(ANTARA FOTO/Jojon)

KETIKA proses vaksinasi dimulai Januari 2021, tidak berarti kondisi di Tanah Air langsung kembali normal. Butuh waktu cukup panjang hingga akhirnya krisis kesehatan dan ekonomi berakhir.

Demikian penegasan Presiden Joko Widodo saat memberi bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

“Begitu divaksinasi, kita tidak langsung kembali normal. Ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi. Itu banyak sekali, jadi butuh waktu,” ujar Kepala Negara.

Sebagaimana diketahui, vaksin Sinovac dari Tiongkok yang tiba di Indonesia baru 1,2 juta dosis. Adapun untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) setidaknya ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dalam suatu wilayah atau negara kekebalan komunal bisa dicapai jika 70% penduduknya mendapat vaksin. “Kalau sudah 70%, akan terjadi kekebalan komunal. Artinya, penduduk yang 30%, yang tidak divaksinasi, aman karena sudah dipagari oleh 70% yang divaksinasi,” lanjut Jokowi.

Di sisi lain, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengemukakan bahwa program vaksinasi covid-19 disediakan untuk masyarakat secara gratis tanpa ada syarat apa pun. “Juga tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Ksesehatan,” ungkap Nadia dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.

Saat ini Kemenkes bersama kementerian/ lembaga lain tengah melakukan pendalaman dan penyesuaian skema ataupun mekanisme vaksinasi gratis.

“Setelah rampung akan kami sosialisasikan segera kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas,” imbuh Nadia.

Pada kesempatan sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan POM Lucia Rizka Andalusia menambahkan pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemberian emergency use authorization (EUA) untuk vaksin covid-19 sesuai pedoman dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Badan POM memberikan EUA berdasarkan laporan peneliti. Aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin harus dipenuhi berdasarkan data penelitian uji klinis,” tandas Lucia. (Pra/Ata/X-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya