Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIKA proses vaksinasi dimulai Januari 2021, tidak berarti kondisi di Tanah Air langsung kembali normal. Butuh waktu cukup panjang hingga akhirnya krisis kesehatan dan ekonomi berakhir.
Demikian penegasan Presiden Joko Widodo saat memberi bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
“Begitu divaksinasi, kita tidak langsung kembali normal. Ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi. Itu banyak sekali, jadi butuh waktu,” ujar Kepala Negara.
Sebagaimana diketahui, vaksin Sinovac dari Tiongkok yang tiba di Indonesia baru 1,2 juta dosis. Adapun untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) setidaknya ada 182 juta penduduk yang harus divaksinasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dalam suatu wilayah atau negara kekebalan komunal bisa dicapai jika 70% penduduknya mendapat vaksin. “Kalau sudah 70%, akan terjadi kekebalan komunal. Artinya, penduduk yang 30%, yang tidak divaksinasi, aman karena sudah dipagari oleh 70% yang divaksinasi,” lanjut Jokowi.
Di sisi lain, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengemukakan bahwa program vaksinasi covid-19 disediakan untuk masyarakat secara gratis tanpa ada syarat apa pun. “Juga tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Ksesehatan,” ungkap Nadia dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Saat ini Kemenkes bersama kementerian/ lembaga lain tengah melakukan pendalaman dan penyesuaian skema ataupun mekanisme vaksinasi gratis.
“Setelah rampung akan kami sosialisasikan segera kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas,” imbuh Nadia.
Pada kesempatan sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan POM Lucia Rizka Andalusia menambahkan pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemberian emergency use authorization (EUA) untuk vaksin covid-19 sesuai pedoman dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Badan POM memberikan EUA berdasarkan laporan peneliti. Aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin harus dipenuhi berdasarkan data penelitian uji klinis,” tandas Lucia. (Pra/Ata/X-3)
Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan rumah sakit dilarang menolak pasien dengan alasan apa pun, termasuk karena status kepesertaan bpjs kesehatan pbi nonaktif
MAKSUD hati ingin memperbaiki target sasaran dan mencegah kemungkinan terjadinya bias pemanfaat program bantuan sosial.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengkritik kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI berpotensi melanggar ham
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar mengaktifkan kembali sebanyak 23.180 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI.
Panduan Lengkap Reaktivasi PBI BPJS Kesehatan 2026: Syarat, Alur, dan Aturan Terbaru
SEBANYAK 106 ribu peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mengidap penyakit kronis telah direaktivasi secara otomatis per Selasa (10/2/).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai masih banyak masyarakat yang keliru memandang biaya layanan kesehatan.
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025, masyarakat dari 15 golongan kini bisa menikmati layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta secara gratis.
Program bantuan ini mencakup dua jenis seragam, yakni seragam nasional dan seragam khas daerah berupa baju Melayu.
Penyerahan seragam tersebut, dirangkaikan dengan Peluncuran 7 Gerakan Anak Sehat Indonesia, di di Lapangan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Selasa (8/7).
Agung telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru tentang pemberian layanan tiket gratis Bus TMP pada Hari Jadi ke 241 Kota Pekanbaru.
Menurut Ina Liem, yang sesungguhnya dimaksud dalam putusan MK adalah bentuk bantuan operasional, mirip skema dana BOS, yang selama ini sudah diberikan ke sebagian sekolah swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved