Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KOMISI II DPR meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan testing covid-19 pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan apakah pesta demokrasi tingkat daerah itu menjadi klaster baru atau tidak.
"Jadi pascapencoblosan, kita minta kalau perlu ditingkatkan (testing covid-19)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, Kamis (17/12).
Dia menyebut peningkatan testing ini untuk menghindari anggapan negatif pemungutan suara menimbulkan klaster baru covid-19. Sebab, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sebelummya mengeluhkan penurunan testing pascapencoblosan.
Baca juga: RSPI Sulianti Saroso Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19
"Justru paling penting testing setelah pencoblosan untuk mengetahui apakah ada klaster Pilkada atau tidak," ungkap dia.
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan pengetesan dan pelacakan dinilai belum terlambat. Sehingga, dapat diketahui apakah pemungutan suara menjadi klaster baru covid-19 atau bukan.
"Kan Pilkada tanggal 9 Desember, sekarang 16 Desember. Jadi kalau misalnya dinaikkan akan terlihat kan," ujar dia.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyayangkan kapasitas testing turun drastis. Padahal, Indonesia sempat mendekati target Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 267 ribu testing per minggu.
"Sudah sepatutnya apa pun kegiatan yang ada di masyarakat, testing harus terus dilakukan secara konsisten sebagai langkah deteksi dini masyarakat," kata Wiku dalam keterangan tertulis, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
Kapasitas uji spesimen covid-19 menurun dari 250 ribu menjadi 221 ribu spesimen pekan ini. Penurunan itu lantaran digelarnya Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
"Kapasitas testing secara nasional sempat mencapai puncak minggu lalu yaitu 96,35%. Ini adalah angka yang relatif tinggi. Namun, jumlah testing mengalami penurunan sangat signifikan pada minggu ini menjadi 81,9%," ungkap Saan. (OL-1)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved