Vaksinasi Dimulai Januari 2021

PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan program vaksinasi covid-19 akan dimulai pada Januari 2021 dan dilaksanakan secara bertahap hingga beberapa bulan setelahnya.

Vaksinasi akan diberikan gratis dengan memakai anggaran dari pos-pos lain yang dianggap kurang mendesak. “Setelah menerima masukan dan melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat ialah gratis,” jelas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

“Vaksinasi ini bertahap, Januari berapa juta, Februari berapa juta, Maret berapa juta, dan April berapa juta. Memang membutuhkan waktu,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan vaksin diberikan kepada 182 juta orang atau 70% penduduk. Angka itu menyesuaikan dengan target imunitas kelompok atau herd immunity yang dianggap ideal untuk melindungi masyarakat yang tidak mendapat vaksinasi.

“Saya juga ingin menegaskan bahwa saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini memberi kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” kata Jokowi.

Terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pihaknya akan berupaya menyiapkan anggaran vaksin gratis. “Insya Allah akan disiapkan pemerintah,” ujarnya.

Dalam nota keuangan dan APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp169,7 triliun untuk bidang kesehatan. Askolani menuturkan pihaknya akan meninjau penambahan anggaran di bidang kesehatan. “Masih akan terus di-review dan update perhitungannya berdasar perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Bio Farma (persero) masih menunggu petunjuk teknis tentang vaksinasi gratis. “Kami selalu siap mendukung kebijakan pemerintah. Saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenkes,” ungkap juru bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, memandang masalah vaksinasi gratis sebagai kebijakan yang tepat. Sebelumnya Rosan menyampaikan kedatangan vaksin diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam meminta pemerintah mengkaji keinginan pihak swasta untuk mendistribusikan vaksin secara mandiri.

Butuh teknologi baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah memerlukan dukungan teknologi baru dalam rangka mendukung vaksinasi 180 juta jiwa lebih penduduk Indonesia.

“Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali. Berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali di dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number,” tuturnya dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia, kemarin.

Ditambahkannya, upaya itu juga selaras dengan transformasi digital yang saat ini tengah digaungkan pemerintah. Oleh karena itu, puskesmas di tiap wilayah juga harus bisa terkoneksi dengan internet dan turut memanfaatkan teknologi digital. Itu bertujuan agar segala data dan keperluan dalam proses vaksinasi dapat terkoordinasi dengan baik. (Mir/Iam/Ins/X-11)