Pemerintah Mungkin Tanggung Biaya Vaksin 50%

PEMERINTAH tengah menggodok harga vaksin yang bisa dijangkau masyarakat. Banyak kalangan mendesak agar vaksin gratis 70% dan mandiri 30%. Akan tetapi, pemerintah sedang mempertimbangkan skema pembiayaan vaksin covid-19 menjadi 50% ditanggung pemerintah.

“Tetapi, belum final. Masih terus dievaluasi. Tadi juga su dah ada rapat lagi yang dipim pin Bapak Presiden dan Pak Wapres,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir, dalam keterangan pers di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin yang akan ditanggung dan memetakan siapa saja yang nanti membeli vaksin korona mandiri atau ditanggung pemerintah sepenuhnya.

“Skema pembayaran mandiri itu berarti masyarakat hanya membayar 50% dari biaya vaksinasi. adapun 50% sisanya ditanggung pemerintah. Sementara itu, kelompok prioritas sepenuhnya ditanggung pemerintah,” tambah Muhadjir.

Hingga kini, lanjutnya, diperkirakan ada 182 juta vaksin dari jumlah semula 107 juta vaksin yang akan diberikan pada masyarakat untuk menangani pandemi covid-19 di Tanah Air.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adi sasmito, mengatakan, skema vaksin mandiri memang menjadi polemik di tengah masyarakat, lantaran adanya informasi harga vaksin yang cu kup mahal. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang khawatir dengan keamanan vaksin.

Spekulasi Jual beli vaksin

Secara terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin covid-19 jalur mandiri.

“Agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan, Satgas Covid-19 dan PT Bio Farma harus meningkatkan intensitas sosialisasi informasi tentang rencana ketersediaan vaksin, jadwal vaksinasi, harga, dan tata cara pembelian vaksin jalur mandiri,” jelasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman. Ia menyatakan pemerintah perlu memastikan harga vaksin tidak diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mencegah terjadinya praktik pemburu rente dalam penyediaan vaksin.

Sementara itu, Ketua Komisi I Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Anna Maria Tri Anggraini berharap pemerintah menetapkan harga vaksin mandiri seharga Rp100 ribu sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Di sisi lain, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih, me nyampaikan para dokter anggota IDI bersedia dan siap menjadi bagian target pertama vaksinasi covid-19 yang akan dicanangkan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kesiapan vaksin Merah-Putih untuk memulai vaksinasi pada akhir 2021 tergan tung pada kelancaran proses uji klinis di samping dukungan Biofarma dan BPOM. Pasalnya, proses pengembangan vaksin harus melalui tahapan-tahapan dan melibatkan pihak lain.

“Sejauh ini, progres pengembangan vaksin buatan dalam negeri itu masih on the track. Kemenristek pun tetap fokus mengawal proses penelitian agar target awal bisa tercapai. Target awal penyerahan bibit vaksin ke Biofarma, pada triwulan I 2021,” imbuhnya. (Van/Bay/Ant/ X-7)