PPI Jepang Minta Pemerintah Perkuat UMKM Melalui Fintech

PANDEMI  Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 berimbas tidak hanya kepada problem kesehatan manusia tetapi juga berpengaruh pada masalah ekonomi. Pemerintah di seluruh negara termasuk Indonesia, terus berinovasi ditengah pelambatan perekonomian akibat dampak dari pandemi virus korona.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo mendorong Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang agar mampu merekomendasikan hasil penelitian dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah masa pandemi virus korona.

KBRI Tokyo dengan difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka, Jepang, menyelenggarakan Lokakarya PPI Jepang bertemakan "Gagasan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemik di Indonesia".

Pada keterangan pers, Senin (14/12). Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi berharap, PPI dapat menyumbangkan gagasan untuk pemulihan ekonomi Indonesia.

"Kita harapkan hasil penelitian tidak hanya numpuk di rak tapi bisa diwujudkan dalam praktek di lapangan", ujar Heri Akhmadi.

Senada dengan itu, Wakil Duta Besar RI Tri Purnajaya berharap,  Lokakarya PPI ini dapat berkontribusi bagi percepatan pemulihan ekonomi dalam hal ini kerjasama ekonomi dengan Jepang.

“Indonesia harus mampu memanfaatkan kemitraan dengan Jepang untuk meningkatkan nilai tambah. Di antaranya dengan peningkatan ekspor Indonesia dan investasi Jepang di Indonesia", tegas Tri Purnajaya.

Sementara itu Konsul Jenderal RI di Osaka Mirza Nurhidayat memastikan KJRI Osaka terus berkomunikasi dengan PPI khususnya selama masa pandemi  Covid-19.

"KJRI Osaka siap menerima masukan dari  PPI agar bisa bersinergi untuk pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi", ujar Mirza Nurhidayat.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan Tokyo Yusli Wardiatno mengatakan Lokakarya ini dapat menjadi media untuk mempertajam kemampuan intelektual milenial Indonesia dalam merespons isu nasional dan global.

"Gagasan Lokakarya ini berupa rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah", jelas Yusli Wardiatno.

Sementara itu, Ketua Umum PPI Pusat Jepang Yudi Ariesta Chandra mengatakan, lokakarya ini rekomendasikan agar pemerintah Indonesia lakukan  pengembangan Fintech untuk kemudahan UMKM.

"Mendorong semakin banyaknya perusahaan Fintech yang memberikan  pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah.  Penyediaan transfer dan tanda tangan digital gratis,” katanya.

“Pemberian diskon tagihan bulanan. Penerapan merchant discount rate (MDR) sebesar 0%. Dan penyediaan layanan konsultasi keuangan gratis," ujar Yudi Ariesta Chandra mahasiswa program S3 jurusan Disaster Nursing, di University of Kochi. (RO/OL-09)