Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Irsal Ambia menyatakan masyarakat Indonesia harus siap menyambut era siaran digital yang akan berlangsung dua tahun dari sekarang.
Untuk itu, pihaknya bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informastika (Bakti Kominfo) akan terus melakukan sosialisasi agar publik memahami dan mengetahui apa itu siaran digital berikut manfaatnya.
"Kita berharap masyarakat dapat adaptif terhadap perkembangan teknologi ini, khususnya yang ada di Aceh. Pasalnya, televisi digital adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi yang pasti akan menghampiri kehidupan kita," kata Irsal ketika memberi sambutan dalam acara 'Sosialisasi dan Publikasi bertajuk Menjaga Indonesia dan Perbatasan melalui Penyiaran Televisi Digital untuk wilayah Aceh' yang disiarkan secara virtual dari Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Sosialisasi sejenis telah berlangsung di sejumlah tempat dan dilakukan secara estafet untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menyambut era siaran digital pada 2022.
Menurut Komisioner yang juga berasal dari Aceh ini, teknologi adalah tools (acuan) yang akan memudahkan kehidupan manusia. Sedangkan TV digital adalah salah satu kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di garis depan atau perbatasan seperti di Aceh.
"Masyarakat di Indonesia dan khususnya Aceh akan mendapatkan manfaat melalui peningkatan kualitas tayangan dan program siaran yang semakin beragam. Pelaksanaan TV digital akan menumbuhkan ekosistem industri penyiaran baru di daerah dan ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia," jelas Irsal.
Ia mengatakan, penyiaran digital harus juga mendukung tiga aspek lain yang tak kalah pentingnya, antara lain keberagaman, lokalitas dan edukasi. Keberagaman dinilainya sangat terkait dengan kekayaan budaya lokal bangsa Indonesia.
"Hadirnya TV digital akan memperkuat persaudaraan Indonesia melalui penghargaan terhadap perbedaan budaya bangsa. TV digital juga harus mendukung peningkatan kualitas pendidikan khususnya terkait perlindungan anak dan remaja," tutur Irsal.
Dalam kesempatan itu, Irsal menyatakan pelaksanaan TV digital adalah pekerjaan besar bagi lembaganya (ke depan). Untuk itu, KPI harus bersiap untuk menjawab tantangan tersebut, khususnya pada aspek pengawasan dan tata kelola industri digital ke depan.
"KPI berharap agar semua pihak mendorong untuk membesarkan KPI agar tugas dan tanggung jawab ini mampu diemban dengan baik serta amanah," paparnya.
Kegiatan sosialisasi dan publikasi ini diisi dengan acara diskusi yang menghadirkan narasumber antara lain anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof Ramli, Komisioner KPI Pusat, Aswar Hasan, dan Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Ricardo Tobing. (*/S1-25)
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Data sementara posko darurat Aceh mencatat 56.652 hektare sawah di 18 kabupaten dan kota rusak akibat banjir bandang dan longsor akhir November 2025.
Proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pemerintah memilih mengebut pembangunan jembatan permanen di Aceh meski status tanggap darurat bencana belum sepenuhnya dicabut.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved