Minggu 29 November 2020, 22:12 WIB

Kemendikbud : Seleksi Guru PPPK Berbasis Kompetensi

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Kemendikbud : Seleksi Guru PPPK Berbasis Kompetensi

Ilustrasi
Ilustrasi guru

 

SEKRETARIS Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendiidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nunuk Suryani mengatakan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan kompetensi.

“Kami ingin memperbaiki pendidikan Indonesia, jadi seleksinya berdasarkan kompetensi bukan pengalaman,” ujar Nunuk secara virtul pada Gathering Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan dengan Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud di BSD Tangerang Selatan, Banten, Sabtu.

Dia menambahkan meski perekrutan tidak mempertimbangkan pengalaman guru honorer, Kemendikbud memberikan latihan soal-soal seleksi PPPK tersebut.

“Kami memberikan latihan yang dapat diaplikasikan,” jelas dia.

Selain itu, Kemendikbud juga memberikan kesempatan tes bagi guru honorer yang tidak lolos PPPK hingga tiga kali tes.

Pemerintah membukanya kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi PPPK pada 2021.

Seleksi itu dibuka karena berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud memperkirakan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar.

Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak.

Baca juga : Sambut Sekolah Tatap Muka, DPR Imbau Edukasi Covid-19 Digenjot

Guru yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi tersebut yakni guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Perekrutan guru PPPK pada 2021 berbeda dengan tahun 2019. Jika sebelumnya, formasi guru PPPK terbatas maka pada 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi dan bagi yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas satu juta guru.

Pemerintah pusat juga mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan.

Perbedaan selanjutnya adalah jika sebelumnya setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak satu kali maka pada 2021 diberikan kesempatan hingga tiga kali.

Kemudian, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar maka pada 2021 Kemendikbud menyiapkan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian.

Berikutnya, jika sebelumnya pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK, maka pada tahun ini pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK.

Terakhir, jika sebelumnya biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah maka pada 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung Kemendikbud. (Ant/OL-7)

Baca Juga

Medcom.id

Doni Monardo Jalani Isolasi Mandiri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 16:00 WIB
Doni dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan juga menjalani tes PCR. Hasilnya,...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Doni Monardo Menduga Terpapar Covid-19 Saat Makan Bersama

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 15:45 WIB
Selama seminggu memimpin langsung penanganan bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan ada beberapa momen Doni harus melepas masker...
ANTARA/ M Agung Rajasa

Vent-I, Tak Sekadar Alat Tapi Juga Perjuangan Kemanusiaan

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 15:35 WIB
Dalam prosesnya, butuh waktu 1 bulan untuk bisa lulus uji alat ventilator tersebut. Mulai dari uji ketahanan, keamanan, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya