Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PEMERINTAH akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 2,4 juta tenaga pendidik honorer. Total bantuan tersebut mencapai Rp1,8 juta yang akan diberikan bertahap sebanyak 3 kali.
"Total bantuan itu Rp600 ribu dikali 3 bulan, ditransfer langsung ke account masing-masing penerima," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers bertajuk Bantuan Subisidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud 2020 secara virtual, Selasa (17/11).
Dia mengatakan, 2,4 juta penerima BSU itu merupakan tenaga pendidik yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1,6 juta orang dan di 800 ribu orang di bawah naungan Kementerian Agama.
Sri Mulyani bilang, BSU yang diberikan pemerintah itu menyasar pendidik honorer dan tenaga pendidik non-PNS yang berpendapatan di bawah Rp5 juta. Penyaluran bantuan itu direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Kita melihat untuk guru-guru honorer atau tenaga pendidikan yang bukan guru seperti pustakawan dan lainnya pendapatannya banyak Rp1,6 juta di bawah Rp5 juta atau sampai dengan Rp5 juta," imbuhnya.
"Maka dilakukan alokasi bantuan, kita tambahkan anggarannya untuk bantuan gaji guru honorer di kemendikbud dan kemenag," sambung Sri Mulyani.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan, sebanyak 2,03 juta tenaga pendidik non-PNS di bawah lingkungan Kemendikbud akan mendapatkan BSU dengan total anggaran Rp3,66 triliun.
Baca juga : Karya Sastra Bisa Membangun Karakter Bangsa
Total sasaran 2,03 juta orang itu terdiri dari 162.277 dosen pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS ( Perguruan Tinggi Swasta), 1,63 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboraturium, serta tenaga administrasi.
Secara umum tenaga pendidik non PNS itu meliputi dosen, guru, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah maupun perguruan tinggi baik negeri dan swasta.
Nadiem menjelaskan persyaratan untuk mendapat bantuan ini adalah warga negara Indonesia (WNI), berstatus bukan sebagai PNS, dan memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Calon penerima juga tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja sampai 1 Oktober 2020 serta tidak menerima Kartu Pra Kerja sampai 1 Oktober 2020.
Selanjutnya, untuk mekanisme pencairannya yakni Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk penerima bantuan yang nantinya akan disalurkan secara bertahap sampai November 2020. Penerima dapat mengakses info.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mencari informasi mengenai status pencairan, rekening bank, dan lokasi bank penyalur.
Penerima BSU akan menyiapkan dokumen persyaratan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh melalui dua situs tersebut kemudian diberi materai dan ditandatangani.
Setelah itu, penerima BSU mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima uangnya dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan kepada petugas bank penyalur untuk diperiksa.
"Penerima diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga 30 juni 2021. Ini kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya dapat," pungkas Nadiem. (OL-2)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved