Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
AHMAD Sudiro dikukuhkan sebagai profesor atau Guru Besar Ilmu Hukum pertama di Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta. Acara pengukuhan sebagai dipimpin langsung Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan di Auditorium Kampus Untar Jakarta, Sabtu (17/10).
Pria kelahiran Indramayu ini merupakan sosok akademisi yang berhasil meraih jabatan akademik tertinggi. Ia berasal dari almamater kampus Untar yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Jakarta.
"Jabatan akademik profesor merupakan jabatan akademik tertinggi sebagai dosen merupakan puncak karier dosen yang telah dijalani selama waktu tertentu dengan berbagai capaiannya. Kami mengucapkan selamat kepada Prof. Amad Sudiro, semoga beliau dapat terus berprestasi secara akademik dan profesional untuk sumbangsih kepada bangsa dan negara, secara khusus di bidang hukum," kata Agustinus.
Untar sebagai salah satu perguruan tinggi swasta tertua Indonesia telah berakreditasi institusi A berkomitmen memfasilitasi dosen hingga meraih jabatan akademik tertinggi dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
"Saya berharap Prof. Amad Sudiro dapat memotivasi dan membantu dosen lainnya untuk segera memperoleh jabatan Akademik Profesor,” tambah Agustinus.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Anwar Usman pada sambutannya secara virtual mengatakan Untar dan MK telah bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk implementasi atau pengamalan amanat nilai konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Beberapa kegiatan rutin yang telah diselenggarakan sebagai wujud jalinan kerja sama adalah Lomba Peradilan Semu Hukum Acara MK yang memperebutkan piala MK, seminar, magang, dan berbagai kegiatan lainnya," ujar Dr. Anwar.
Dalam kesempatan sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III DKI Jakarta Prof Agus Setyo Budi berharap bertambahnya jajaran guru besar di PTS Jakarta akan semakin meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi di masyarakat.
"Pencapaian seseorang menjadi guru besar sangat prestisius. Motivasi menjadi guru besar bukan aspek materil juga idealisme tinggi dalam memajukan dunia pendidikan di Tanah Air," pungkas Agus yang juga Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu. (RO/R-1)
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bangsa ini tidak hanya hidup dalam dokumen resmi atau peta, melainkan dalam percakapan, cerita, dan ruang komunikasi yang kita bangun bersama.
Rektor Unas El Amry Bermawi Putera mengungkapkan sepanjang 2025 Unas menghasilkan enam guru besar dari berbagai disiplin ilmu sehingga kini total guru besar Unas mencapai 31 orang.
UNIVERSITAS Terbuka (UT) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas akademik dan memperluas kontribusi keilmuan yang berdampak bagi masyarakat
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof Dr Kuat Puji Prayitno, SH, MHum, menyatakan telah membentuk Tim Pemeriksa yang beranggotakan tujuh orang untuk mengusut dugaan tersebut.
UNIVERSITAS Chung di Malang, Jawa Timur, mengukuhkan Prof. Dr. Pieter Sahertian, M.Si sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Prof. Dr. Anna Triwijayati, M.Si, Senin (7/7).
Diperlukan formula hukum pemberantasan melalui penegakan hukum terhadap mafia tanah, penguatan peran satgas mafia tanah dan KPK, serta pembentukan pengadilan khusus pertanahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved