Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KETUA Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto menyayangkan adanya pelajar sekolah dasar atau SD yang terlibat dalam demo Omnnibus Law beberapa hari lalu.
Pada demo Omnibus Law yang berujung terjadinya kerusuhan di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat Selasa (13/10) lalu, polisi mengamankan 1.377 orang, termasuk di antaranya lima orang pelajar SD.
Susanto mengatakan harus ada upaya pencegahan dari semua pihak, yakni orang tua, guru, dan pihak sekolah.
"Kami menyayangkan pelibatan anak dalam demonstrasi, karena demostrasi bukan mekanisme menyampaikan pendapat yang tepat untuk anak. Kami berharap semua pihak agar mencegah anak ikut demonstrasi," kata Susanto, melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/10).
Selain itu, Susanto berharap tidak ada pihak yang justru membuat situasi menjadi panas dan memprovokasi pelajar untuk ikut demonstrasi yang mengarah ke kerusuhan.
Ia mengatakan hal itu bisa membayakan keselamatan anak ketika ikut dalam kerusuhan. "Keterlibatan anak-anak dapat membahayakan keselamatan mereka," kata Susanto.
Lebih lanjut, pihaknya terus melakukan upaya advokasi kepada anak yang turut diamankan kepolisian. Lalu, juga melakukan pengawasan bersama dengan Polri dan kementerian terkait.
"Kita berupaya tidak ada anak lain yang ikut demo. Selain itu, kami juga membahas langkah optimalisasi pencegahan dan penanganan anak yang terlibat," kata Susanto. (OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved