Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto menyayangkan adanya pelajar sekolah dasar atau SD yang terlibat dalam demo Omnnibus Law beberapa hari lalu.
Pada demo Omnibus Law yang berujung terjadinya kerusuhan di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat Selasa (13/10) lalu, polisi mengamankan 1.377 orang, termasuk di antaranya lima orang pelajar SD.
Susanto mengatakan harus ada upaya pencegahan dari semua pihak, yakni orang tua, guru, dan pihak sekolah.
"Kami menyayangkan pelibatan anak dalam demonstrasi, karena demostrasi bukan mekanisme menyampaikan pendapat yang tepat untuk anak. Kami berharap semua pihak agar mencegah anak ikut demonstrasi," kata Susanto, melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/10).
Selain itu, Susanto berharap tidak ada pihak yang justru membuat situasi menjadi panas dan memprovokasi pelajar untuk ikut demonstrasi yang mengarah ke kerusuhan.
Ia mengatakan hal itu bisa membayakan keselamatan anak ketika ikut dalam kerusuhan. "Keterlibatan anak-anak dapat membahayakan keselamatan mereka," kata Susanto.
Lebih lanjut, pihaknya terus melakukan upaya advokasi kepada anak yang turut diamankan kepolisian. Lalu, juga melakukan pengawasan bersama dengan Polri dan kementerian terkait.
"Kita berupaya tidak ada anak lain yang ikut demo. Selain itu, kami juga membahas langkah optimalisasi pencegahan dan penanganan anak yang terlibat," kata Susanto. (OL-4)
Penetapan UU Omnibus Law dinilai cepat. Salah satu langkahnya memberi masukan kepada pemerintah pusat, melalui argumentasi sesuai fakta dan melibatkan peranan legislative.
Jika tidak hati-hati, omnibus law justru berpotensi semakin menjauhkan tujuan utama investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Tekanan yang dilakukan para buruh pun kemudian mereda karena keberhasilan program ini dalam memenuhi kepentingan para buruh dan juga stakeholders lainnya.
Kelebihan & Kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja
EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.
600-800 orang akan melakukan demo penolakan produk hukum Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerj di Balai KOta dan DPRD DKI
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved