Jadikan PJJ Momentum Kedaulatan Digital

KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi covid-19 ini hendaknya juga ditangkap sebagai momentum untuk mengembangkan dunia digital di Tanah Air.

Demikian benang merah yang dikemukakan Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. “

Selain platform iklan, momen pandemi ini juga bisa menjadi peluang bagi bangsa ini untuk membangun sendiri platform chatroomatau conference room.

Kebijakan Mendikbud untuk menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh secara permanen ialah peluang yang sangat bagus,” katanya.

Ali menjelaskan masuk ke dunia digital ialah sebuah keniscayaan di era sekarang ini. Hampir semua aktivitas manusia sudah bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Besarnya jumlah menusia yang telah memanfaatkannya, menjadikan platform digital punya nilai ekonomi tinggi. Indonesia dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa menjadi pasar menggiurkan bagi monetisasi teknologi digital.

Untuk itu, agar bangsa ini tidak tertinggal di dunia digital dan memanfaatkan peluang ekonomi maupun teknologi digital, menurut Ali, bisa diiringi dengan mem-bangun platform bersama milik bangsa.

Murid-murid sekolah, guru, orangtua murid, dan stakeholderspendidikan lainnya bisa diwajibkan untuk memanfaatkan platform tersebut.

Bagi Ali, pendidikan bisa menjadi pintu masuk untuk membesarkan platform digital nasional. Selanjutnya, upaya ini bisa dikembangkan pada bidang-bidang lain yang memang diperlukan masyarakat dan menguntungkan.

Ali mengandaikan, jika platform digital nasional itu tersedia, anggaran pemerintah pada subsidi kuota data internet kepada siswa dan mahasiswa tidak akan lari ke mana-mana.

Ali menuturkan dunia digital Tanah Air saat ini masih memberi ruang bebas kepada platform-platform luar untuk mengeruk sumber daya ekonomi dalam negeri.

GoogleAds dan Facebook Ads dengan ekosistemnya, misalnya, menjadi dua platform penyedot iklan paling kuat saat ini. Kenyataan ini membuat platform- platform karya anak bangsa tidak cukup berdaya dalam menghadapi kedua raksasa tersebut.

“Akhirnya, platform-platform nasional memilih berkolaborasi demi mendapat bagian kecil kue iklan dari dunia korporasi,” ungkapnya. Peran pemerintah sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan ekosistem digital nasional.

Aplikasi belajar

Pada akhir September 2020, Kemendikbud menyalurkan bantuan kuota data internet tahap satu dan dua kepada 27.305.495 nomor telepon seluler pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud menyatakan akan memperbarui daftar aplikasi layanan belajar yang terdapat pada program subsidi kuota data internet. “

Jadi 19 aplikasi saat ini bukan harga mati,” kata Plt Kapusdatin Kemendikbud Hasan Chabibie, kemarin. Kemendikbud, ujarnya, akan terus mengevaluasi serta membuka diri atas masukan masyarakat.

Hasan juga mempersilakan jika ada aplikasi pembelajaran lain yang mau mendaftarkan dirinya agar dapat diakses dalam Kuota Belajar dari subsidi kuota data internet.“

Jika ada sekolah, kampus yang selama ini mengelola pembelajaran daring menggunakan aplikasi atau memiliki startup aplikasi belajar, kami persilakan,” tukasnya.

Diungkapkan, survei pada Juli yang diikuti sekitar 439 ribu res-ponden menunjukkan konsumsi belajar PJJ melaluivideoconferenceyang tertinggi didominasi WAcall, Zoom, GoogleHangout, maupun Webex. (Bay/H-1