Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencatatkan kinerja anggaran mengesankan. Dari anggaran sebesar Rp134,008 triliun, realisasinya sudah mencapai Rp95,922 triliun (71,58%), per 24 September 2020.
Dengan demikian, anggaran Kemensos terbesar namun realisasi anggarannya juga tertinggi dari seluruh K/L. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menekankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga dan meningkatkan realisasi anggaran.
Menurut dia, menjaga penyerapan anggaran tinggi, sangat penting, khususnya karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perlu dicatat, kata Mensos, lebih separuh anggaran PEN dengan pagu Rp204,95 triliun TA 2020, berada di Kemensos.
Baca Juga: Anggaran Kemensos Terbesar, Efektif Ungkit Perekonomian
“Dari pagu Rp204,95 triliun, ada Rp128 triliun di Kementerian Sosial masuk ke PEN. Lebih dari separuh. Jadi kalau realisasi anggaran di Kemensos tidak optimal, tentu akan sangat mengganggu program nasional PEN,” kata Mensos Juliari dalam arahannya pada Rapat Pimpinan dengan Eselon I dan Eselon II Lingkup Kantor Pusat Kementerian Sosial RI, di Bogor, Kamis (24/9).
Ibaratnya permainan sepak bola, katanya, Kemensos mengambil posisi sebagai libero (pengatur serangan). “Kalau liberonya loyo, kemenangan akan sulit diharapkan. Dalam permainan bola ini, kita tidak boleh menang adu penalti, atau menang di babak tambahan. Tapi kita harus menang straight set – kalau main badminton,” katanya.
Dengan pernyataannya tersebut, maksudnya adalah agar jajarannya meningkatkan realisasi tanpa catatan lain. Mensos juga meminta jajarannya memastikan realisasi Kemensos terus tinggi, melebihi K/L lain dengan margin signifikan.
Dalam data per 23 September, unit Sekretaris Jenderal dari Pagu Rp355,586 miliar telah terealisasi 59,13%; unit Inspektorat Jenderal dari Pagu Rp32,550 miliar telah terserap 66,48%; dan unit Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan Pagu Rp4,893 triliun terealiasi 3,30%.
Baca Juga: Kemensos Kembali Luncurkan 2 Program Baru Berskala Besar
Kemudian untuk unit Ditjen Rehabilitasi Sosial dari Pagu Rp893,764 miliar telah terealisasi 65,01%; unit Ditjen Linjamsos dari Pagu Rp45,955 triliun telah terealisasi 75,82%; unit Ditjen PFM dari Pagu Rp81,506 triliun telah terealisasi 72,36%; dan unit Badiklit Pensos dari dari Pagu Rp372,020 miliar telah terealisasi 63,72%.
Pada bagian lain arahannya, Mensos berpesan agar pimpinan unit meningkatkan fokus utama menjaga pencairan Bantuan Sosial sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD). Lalu menyusun kembali rencana belanja bansos sembako yang masih dibutuhkan.
Mensos juga meminta jajarannya melakukan revisi yang telah selesai atau dalam proses agar segera dipersiapkan pelaksanaannya. Yang tak kalah penting melakukan percepatan Realisasi Belanja Modal sebelum bulan Desember. (RO/OL-10)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved