Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencatatkan kinerja anggaran mengesankan. Dari anggaran sebesar Rp134,008 triliun, realisasinya sudah mencapai Rp95,922 triliun (71,58%), per 24 September 2020.
Dengan demikian, anggaran Kemensos terbesar namun realisasi anggarannya juga tertinggi dari seluruh K/L. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menekankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga dan meningkatkan realisasi anggaran.
Menurut dia, menjaga penyerapan anggaran tinggi, sangat penting, khususnya karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perlu dicatat, kata Mensos, lebih separuh anggaran PEN dengan pagu Rp204,95 triliun TA 2020, berada di Kemensos.
Baca Juga: Anggaran Kemensos Terbesar, Efektif Ungkit Perekonomian
“Dari pagu Rp204,95 triliun, ada Rp128 triliun di Kementerian Sosial masuk ke PEN. Lebih dari separuh. Jadi kalau realisasi anggaran di Kemensos tidak optimal, tentu akan sangat mengganggu program nasional PEN,” kata Mensos Juliari dalam arahannya pada Rapat Pimpinan dengan Eselon I dan Eselon II Lingkup Kantor Pusat Kementerian Sosial RI, di Bogor, Kamis (24/9).
Ibaratnya permainan sepak bola, katanya, Kemensos mengambil posisi sebagai libero (pengatur serangan). “Kalau liberonya loyo, kemenangan akan sulit diharapkan. Dalam permainan bola ini, kita tidak boleh menang adu penalti, atau menang di babak tambahan. Tapi kita harus menang straight set – kalau main badminton,” katanya.
Dengan pernyataannya tersebut, maksudnya adalah agar jajarannya meningkatkan realisasi tanpa catatan lain. Mensos juga meminta jajarannya memastikan realisasi Kemensos terus tinggi, melebihi K/L lain dengan margin signifikan.
Dalam data per 23 September, unit Sekretaris Jenderal dari Pagu Rp355,586 miliar telah terealisasi 59,13%; unit Inspektorat Jenderal dari Pagu Rp32,550 miliar telah terserap 66,48%; dan unit Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan Pagu Rp4,893 triliun terealiasi 3,30%.
Baca Juga: Kemensos Kembali Luncurkan 2 Program Baru Berskala Besar
Kemudian untuk unit Ditjen Rehabilitasi Sosial dari Pagu Rp893,764 miliar telah terealisasi 65,01%; unit Ditjen Linjamsos dari Pagu Rp45,955 triliun telah terealisasi 75,82%; unit Ditjen PFM dari Pagu Rp81,506 triliun telah terealisasi 72,36%; dan unit Badiklit Pensos dari dari Pagu Rp372,020 miliar telah terealisasi 63,72%.
Pada bagian lain arahannya, Mensos berpesan agar pimpinan unit meningkatkan fokus utama menjaga pencairan Bantuan Sosial sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD). Lalu menyusun kembali rencana belanja bansos sembako yang masih dibutuhkan.
Mensos juga meminta jajarannya melakukan revisi yang telah selesai atau dalam proses agar segera dipersiapkan pelaksanaannya. Yang tak kalah penting melakukan percepatan Realisasi Belanja Modal sebelum bulan Desember. (RO/OL-10)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved