Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Sosial Juliari Batubara memaparkan pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 sebesar Rp 92,81 triliun. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan anggaran tahun ini yang mencapai Rp134,00 triliun.
Juliari mengatakan, besaran anggaran ini sudah dibahas dengan Badan Anggaran DPR sebelumnya dan sepaka untuk menggunakan 99,21% dari pagu anggaran tersebut untuk bantuan sosial.
"Pagu anggaran tahun 2021 adalah Rp 92, 81 triliun. Anggaran itu adalah 99,21 persen belanja non-operasional terdiri dari belanja barang, modal, dan terbesar bantuan sosial," kata Juliari dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Rabu (23/9). Hal ini, terang Juliari, untuk membantu masyarakat dalam penanganan covid-19.
Baca juga: Nadiem Tambah Dana BOS untuk Daerah Terpencil
Ia melanjuutkan, total dana dikhususkan untuk perlindungan sosial yakni sebesar Rp 91, 12 miliar sedangan sisanya sebesar Rp 511,92 miliar atau 0,5 % untuk belanja pegawai dan Rp 220,63 atau 0,24% persen untuk belanja barang operasional.
"Jadi dari postur anggaran, dapat dilihat hampir seluruh anggaran tersebut untuk kegiatan bidang perlindungan sosial," lanjutnya.
Dari paparannya ia pun merinci peruntukan anggaran yang mana berdasarkan satuan kerja, Sekretariat Jenderal memperoleh anggaran sebesar Rp 355 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 33,4 miliar, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp 406,2 miliar.
Selanjutnya Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp 1,24 triliun, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 30,77 triliun, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Rp 384 miliar, serta Ditjen Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp 57,9 triliun. (H-3)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved