Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Menteri Sosial Juliari Batubara memaparkan pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 sebesar Rp 92,81 triliun. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan anggaran tahun ini yang mencapai Rp134,00 triliun.
Juliari mengatakan, besaran anggaran ini sudah dibahas dengan Badan Anggaran DPR sebelumnya dan sepaka untuk menggunakan 99,21% dari pagu anggaran tersebut untuk bantuan sosial.
"Pagu anggaran tahun 2021 adalah Rp 92, 81 triliun. Anggaran itu adalah 99,21 persen belanja non-operasional terdiri dari belanja barang, modal, dan terbesar bantuan sosial," kata Juliari dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Rabu (23/9). Hal ini, terang Juliari, untuk membantu masyarakat dalam penanganan covid-19.
Baca juga: Nadiem Tambah Dana BOS untuk Daerah Terpencil
Ia melanjuutkan, total dana dikhususkan untuk perlindungan sosial yakni sebesar Rp 91, 12 miliar sedangan sisanya sebesar Rp 511,92 miliar atau 0,5 % untuk belanja pegawai dan Rp 220,63 atau 0,24% persen untuk belanja barang operasional.
"Jadi dari postur anggaran, dapat dilihat hampir seluruh anggaran tersebut untuk kegiatan bidang perlindungan sosial," lanjutnya.
Dari paparannya ia pun merinci peruntukan anggaran yang mana berdasarkan satuan kerja, Sekretariat Jenderal memperoleh anggaran sebesar Rp 355 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 33,4 miliar, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp 406,2 miliar.
Selanjutnya Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp 1,24 triliun, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 30,77 triliun, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Rp 384 miliar, serta Ditjen Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp 57,9 triliun. (H-3)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved