Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DIUSIANYA yang kini menginjak ke-75, Palang Merah Indonesia (PMI) terus berusaha untuk memutus mata rantai penularan covid-19. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) pun meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi covid-19 yang semakin meninggi di Indonesia terutama di wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19.
"Hanya ada 2 cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, (Menjaga jarak, Memakai Masker, Mencuci Tangan) dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," kata JK dalam sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).
Sementara untuk mematikan, merupakan upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilisasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan.
"Hampir 6 bulan relawan PMI bekerja untuk itu. Karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid ini,” lanjut JK.
Baca juga : Jika Terinfeksi Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka
Ia juga berharap para pengusaha dapat memberikan donasi untuk kegiatan PMI yang nanti dananya digunakan untuk penyemprotan disinfektan secara masif dan intens.
Lebih lanjut, JK menjelaskan, setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar 200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.
Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, JK mengatakan agar PSBB dapat menampakkan hasil sesuai yang diharapkan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat. Menurutnya hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh negara negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan Covid-19.
”PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin. Itu belajar dari negara negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran Covid yaitu membangun kedisiplinan”. Tegas JK.
Pada momen perayaan HUT-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut JK juga meresmikan pendirian Politeknik Abdi Kemanusiaan Bangsa dan Negara (AKBARA) Surakarta yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI. Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen penanggunlangan bencana, dan pengelolaan darah. (OL-7)
BRI resmi memperluas jangkauan layanan perbankannya ke Taiwan dan wilayah Asia Timur melalui pembukaan BRI Taipei Branch.
Polda Riau menggagalkan upaya pengiriman lima pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Pada hari libur sekolah, kemarin, tren pendonor menunjukkan peningkatan 3% dari rata-rata 300 pendonor pada hari biasa.
Dalam upaya memperkuat komitmennya terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, Garrya Bianti Yogyakarta, hotel bintang lima di Yogyakarta yang merupakan bagian dari Banyan Group
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved