MENURUT Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Bappenas, 2020), perkawinan anak merupakan isu yang kompleks. Pasalnya ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di lingkungan masyarakat mulai dari kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana.
Selain itu, perkawinan anak disebabkan ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, serta norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan sebaiknya menikah di usia muda), dan budaya tekait interpretasi agama dan tradisi lokal.
"Fakta bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak juga tidak bisa dikesampingkan," kata Kate Shanahan, Team Leader MAMPU pada keterangan pers, Senin (14/9).
MAMPU adalah kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (Bappenas), yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah, dan mendukung pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait.
"Untuk itu, dalam rangka mendukung strategi nasional pemerintah, program MAMPU menggandeng mitra pelaksana pencegahan perkawinan anak, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan Bakti, Konsorsium Permampu, Yayasan PUPA Bengkulu, dan Yayasan Pekka yang tersebar di lebih dari 90 kabupaten dan kota, 700 desa di 26 provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan kampanye digital bertajuk #MAMPUBeraniBersikap," papar Kate.
Kampanye digital yang nantinya diharapkan bisa berlanjut sebagai gerakan #MAMPUBeraniBersikap ini akan dilaksanakan sepanjang bulan Agustus-September 2020.
Dengan tujuan untuk mendukung penguatan bagi anak Indonesia sehingga mampu menghadapi tekanan, Kate berharap mereka berani mengambil langkah dan sikap menolak terhadap dorongan perkawinan anak, serta memiliki kegiatan produktif sehingga terhindar dari perkawinan anak.
Perkawinan anak sendiri tidak serta merta hanya datang dari satu pihak. Seringnya peran orang tua dan lingkungan juga turut memberikan pengaruh.
"Maka, gerakan #MAMPUBeraniBersikap juga mengajak orang tua untuk berempati dan turut serta menekan angka kasus dan menolak perkawinan anak. Mulai dari melakukan pencegahan, bimbingan terhadap anak, hingga memiliki kepemimpinan untuk melakukan advokasi dalam upaya menghapus perkawinan anak," tuturnya.
“Keberlanjutan masa depan Indonesia terletak pada anak-anak Indonesia. Dengan fakta masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, sudah seharusnya ini menjadi perhatian kita bersama," jelasnya.
'Program MAMPU bersama mitra pelaksana telah terlibat dan mendukung upaya pencegahan perkawinan anak, termasuk mendorong perubahan pada Undang-Undang tentang Perkawinan dengan menaikkan batas minimal usia kawin pada tahun 2019 lalu," papar Kate. (RO/OL-09)
