Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka Hari Pelanggan Nasional 2020, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan keringanan biaya penyambungan tambah daya sebesar 75% bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil menegah (IKM).
Pemberian insentif listrik di tengah pandemi itu disambut gembira pelaku UMKM dan IKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menyatakan bantuan pemerintah yang disalurkan melalui PLN tersebut sangat dibutuhkan pengusaha UMKM yang terdampak covid-19.
“Kami menyambut baik kalau ada subsidi dari pemerintah. Memang yang paling dibutuhkan ialah modal kerja,” cetus Ikhsan, kemarin.
Salah satu pelaku usaha skala UKM di bidang pakaian dan sepatu yang menjual produk melalui akun Instagram @adorableprojects, Fajar Nugraha, juga mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.
“Bantuan sekecil apa pun dari pemerintah pasti sangat bermakna bagi pengusaha kecil maupun menengah,” papar Fajar kepada Media Indonesia, kemarin.
Ia menyebut bantuan seperti subsidi listrik atau bantuan presiden (banpres) produktif teramat bermanfaat bagi pelaku UMKM di tengah pandemi covid-19. Omzet yang menurun dan pemangkasan karyawan menjadi masalah utama yang dirasakan selama pandemi ini. Karena itu, insentif listrik itu sangat diapresiasi. “Saya lihat teman-teman usaha saya sangat terbantu dari pemerintah, baik itu listrik atau subsidi UMKM,” tuturnya,
Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Bob Saril, kemarin, menyatakan keringanan biaya penyambungan tambah daya sebesar 75% bagi UMKM dan IKM dilakukan untuk memberikan biaya tambah daya yang ekonomis demi membantu meningkatkan produktivitas UMKM dan IKM di tengah pandemi. Diskon 75% itu berlaku sejak 4 September 2020 hingga 3 Oktober 2020.
“Program tersebut dapat memberikan keringanan bagi pelanggan golongan tarif bisnis dan industri tegangan rendah mulai dari daya 450 VA sampai 13.200 VA dengan pilihan daya akhir sampai 16.500 VA,” ungkap Bob Saril. (Ins/X-6)
Ibu Irma, nasabah PNM Mekaar di Ciparay, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk produktif.
Program revitalisasi sekolah tak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menyerap 238 ribu tenaga kerja dan menggerakkan 58 ribu UMKM di daerah.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved