Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DALAM rangka Hari Pelanggan Nasional 2020, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan keringanan biaya penyambungan tambah daya sebesar 75% bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil menegah (IKM).
Pemberian insentif listrik di tengah pandemi itu disambut gembira pelaku UMKM dan IKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menyatakan bantuan pemerintah yang disalurkan melalui PLN tersebut sangat dibutuhkan pengusaha UMKM yang terdampak covid-19.
“Kami menyambut baik kalau ada subsidi dari pemerintah. Memang yang paling dibutuhkan ialah modal kerja,” cetus Ikhsan, kemarin.
Salah satu pelaku usaha skala UKM di bidang pakaian dan sepatu yang menjual produk melalui akun Instagram @adorableprojects, Fajar Nugraha, juga mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.
“Bantuan sekecil apa pun dari pemerintah pasti sangat bermakna bagi pengusaha kecil maupun menengah,” papar Fajar kepada Media Indonesia, kemarin.
Ia menyebut bantuan seperti subsidi listrik atau bantuan presiden (banpres) produktif teramat bermanfaat bagi pelaku UMKM di tengah pandemi covid-19. Omzet yang menurun dan pemangkasan karyawan menjadi masalah utama yang dirasakan selama pandemi ini. Karena itu, insentif listrik itu sangat diapresiasi. “Saya lihat teman-teman usaha saya sangat terbantu dari pemerintah, baik itu listrik atau subsidi UMKM,” tuturnya,
Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Bob Saril, kemarin, menyatakan keringanan biaya penyambungan tambah daya sebesar 75% bagi UMKM dan IKM dilakukan untuk memberikan biaya tambah daya yang ekonomis demi membantu meningkatkan produktivitas UMKM dan IKM di tengah pandemi. Diskon 75% itu berlaku sejak 4 September 2020 hingga 3 Oktober 2020.
“Program tersebut dapat memberikan keringanan bagi pelanggan golongan tarif bisnis dan industri tegangan rendah mulai dari daya 450 VA sampai 13.200 VA dengan pilihan daya akhir sampai 16.500 VA,” ungkap Bob Saril. (Ins/X-6)
Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu yang memanen berkah FORNAS VIII 2025 NTB yaitu sektor UMKM. Pengusaha oleh-oleh turut mendapat berkah dari event tersebut.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) RI meresmikan Export Center di Kota Balikpapan dan Kota Batam secara bersamaan. Di Balikpapan, Export Center diresmikan di Galeri UMKM Kalimantan Timur.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved