Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
FILOLOG UIN Jakarta Prof Oman Fathurahman mengatakan dari penelusuran manuskrip tidak ditemukan jejak sejarah kesultanan Nusantara di Indonesia menggunakan sistem kekhalifahan layaknya Turki Utsmani/Ottoman atau yang serupa.
"Kalau yang dimaksud jejak kesultanan Nusantara sebagai bagian khilafah itu jelas tidak. Saya kaji manuskrip, tidak mengindikasikan bahwa kesultanan di Nusantara bagian dari khilafah Utsmani," kata Oman dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, hari ini.
Kendati begitu, dia mengatakan jika yang dimaksud terjadi hubungan
diplomatik antara kesultanan Nusantara dengan kekhalifahan Turki Utsmani
itu memang terjadi. Terdapat riwayat surat menyurat kenegaraan yang
merupakan bukti kontak Nusantara dengan Utsmani.
Hal itu, kata dia, juga sama terjadi ada hubungan ukhuwah Islamiyah antara kerajaan di Indonesia dengan Utsmani, termasuk relasi para ulamanya. "Kalau ada kaitan dengan Utsmani itu tidak diragukan lagi jejak hubungan diplomatiknya," kata dia.
Oman mengatakan kesultanan Nusantara di masa lalu juga menjalin hubungan baik dengan Mesir dan negara-negara Timur Tengah. Begitu juga, terjadi relasi antara kesultanan-kesultanan Nusantara dengan kerajaan Eropa, seperti Banten dengan Inggris untuk kesepakatan suplai bantuan militer.
Adanya kontak dengan negara luar, kata dia, bukan berarti suatu kesultanan di Nusantara mengikuti suatu sistem tertentu dalam hal ini kekhlaifahan. Akan tetapi, kesultanan di Indonesia tersebut menjalankan sistem pemerintahannya sendiri.
Terkait kesultanan Aceh yang memiliki keterikatan hubungan erat dengan Turki Utsmani juga bukan merupakan bentuk keterikatan monarki di Nusantara saat itu menjadi bagian dari sistem kekhalifahan Utsmani.
Bahkan, kata Oman, Aceh yang saat itu mengajukan diri untuk menjadi
negara vassal (bawahan) Turki Utsmani juga ditolak otoritas di Istanbul di abad 16. Turki saat itu merupakan salah satu negara yang kekuatan militernya diperhitungkan di kancah dunia sehingga akan strategis bagi Aceh untuk menjadi bagian dari kekhalifahan.
"Pada abad 19, Turki kembali ditagih agar menjadikan Aceh sebagai negara vassal, tapi Turki menolak. Untuk Aceh saja yang punya hubungan diplomatik kuat dengan Turki tidak bisa diklaim menjadi bagian vassal," kata dia.
"Salah satu alasan penolakan, karena Aceh terlampau jauh. Tidak ada keuntungan langsung yang bisa didapatkan pihak Turki saat itu. Itu alasan yang bisa dilihat dari kajian manuskrip," katanya.
Seiring dukungan Turki yang membantu Aceh melawan penjajah Belanda, Oman
mengatakan Utsmani memang mengirim suplai bantuan militer karena semangat ukhuwah Islamiyah bukan karena upaya melindungi wilayah kekalifahan.(OL-4)
Bahlil menyampaikan bahwa pelayanan sektor energi di wilayah terdampak bencana terus diperbaiki, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
Otorita IKN dan Komisi II DPR membahas percepatan pemindahan ASN, kesiapan infrastruktur, serta regulasi Pemdasus untuk memastikan Nusantara siap sebagai Ibu Kota Politik 2028.
Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan pesat.
Mengusung konsep "Authentic Indonesian Heritage with a Modern Twist", restoran ini siap memberikan pengalaman bersantap yang elegan, otentik, dan penuh cita rasa.
Restoran yang disulap dari rumah kuno ini menyuguhkan sekitar 150 menu olahan sayur, daging, ikan, serta ayam yang disajikan dengan berbagai cita rasa peranakan Nusantara.
Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H, The Sunan Hotel Solo menawarkan paket buka puasa istimewa bertajuk Sunan Ramadhan Iftar Package
Indonesia resmi jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia. Hampir 462 ribu coffee shop tumbuh dari budaya nongkrong, UMKM, dan ekosistem digital.
Simak rekam jejak lengkap 15 edisi Piala ASEAN dari 1996 hingga 2024. Dari drama "Shoulder of God" hingga dominasi Thailand, serta hasil undian terbaru 2026.
Sugiono menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menko Yusril menegaskan setiap pembahasan mengenai transfer narapidana dilakukan secara hati-hati.
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved