Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial mendapat penambahan anggaran guna menangani dampak pandemi covid-19. Saat ini, anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp134,008 triliun.
Dengan anggaran yang terus meningkat di tahun 2020, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempercepat penyerapannya. Dia menargetkan penyerapan tersebut selesai di bulan November 2020.
“Saya minta dengan anggaran yang terus meningkat, agar penyerapan dijaga dan ditingkatkan. Saat ini, di antara lima kementerian dengan anggaran terbesar, realisasi anggaran Kemensos masih tertinggi. Nah, ini perlu diijaga dan ditingkatkan, harus selesai di bulan November,” kata Juliari di Jakarta, Jumat (14/8).
Kepada semua pimpinan di unit kerja terutama Eselon I dan II, Juliari meminta mereka memantau secara harian (day to day) pelaksanaan penarikan dana mulai pertengahan Agustus ini sampai akhir November.
“Untuk semua pimpinan di unit kerja terutama Eselon I dan II, agar mencermati laporan penyerapannya secara harian,” imbuhnya.
Baca juga: 92% Anggaran Kemensos Tahun 2021 Dipakai untuk Bansos
Sebagaimana diketahui, anggaran Kemensos mengalami beberapa kali penambahan. Semula, Anggaran Kemensos pada TA 2020 ditetapkan sebesar Rp62,77 triliun. Untuk mendukung penugasan di bidang program perlindungan sosial sebagai bagian jaring pengaman sosial dampak covid-19, Kemensos mendapat tambahan sehingga anggaran menjadi Rp104,4 triliun sebelum akhirnya menjadi Rp124,76 triliun.
Sejak pekan ini, anggaran Kemensos kembali mendapat tambahan, sehingga menjadi Rp134,008 triliun. Dengan anggaran jumbo, Kemensos tetap dapat mengelolanya dengan baik.
Per tanggal 13 Agustus 2020, dengan anggaran Rp134,008 triliun realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp75,583 triliun (56,40%). Walaupun penyerapan tinggi, Mensos Juliari tetap meminta jajarannya mengebut penyerapan anggaran.
Menurutnya, tingginya penyerapan sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo kepada para menteri agar terus meningkatkan realisasi atau serapan anggaran.
“Diharapkan dapat membantu menopang daya beli masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian, selain tetap membantu masyarakat lebih khusus lagi memasuki kuartal III tahun 2020,” ungkapnya.
Pada Agustus akhir minggu ini, Mensos Juliari meminta jajarannya mencairkan Rp17 triliun lebih sebagai penguatan dan sekaligus memberikan kontribusi kepada pergerakan ekonomi.
Sementara langkah terbaru Kemensos untuk terus meningkatkan daya ungkit terhadap perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah dengan meluncurkan Bansos Beras dari Bulog. Bansos ini disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Total sasaran dalam program ini sebanyak 10 juta KPM.
Sementara Bansos Uang Tunai disalurkan untuk sebanyak 9 juta peserta Program Sembako (BPNT) yang tidak menerima PKH, dengan uang tunai senilai Rp500 ribu/KPM dalam sekali salur.
“Untuk Bansos Beras didistribusikan 15 kg beras/bulan/KPM selama tiga bulan, dan dalam bulan Sgustus ini akan disalurkan sekaligus 2 kali 15 kg (30 kg) untuk setiap KPM, Kemudian untuk Bansos Uang Tunai sekali salur senilai Rp500 ribu/KPM," pungkasnya.(OL-5)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved