Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan pandangan kritisnya terhadap penjelasan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) beberapa waktu lalu. Menurutnya, solusi yang disampaikan oleh Menteri Nadiem untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak akan efektif. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memberikan keharusan bagi sekolah untuk memberikan subsidi internet kepada siswa.
"Saya mendengar penjelasan Mas Menteri di salah satu acara televisi soal penggunaan dana BOS. Saya miris ngeliat sekelas menteri jago sekali muter-muter bicaranya," kata Zita dalam keterangan resminya, Sabtu (8/8).
Perihal BOS ia memberikan contoh di tingkat SMP per siswa mendapat dana BOS Rp1,1 juta per tahun. Kalau di sebuah sekolah swasta ada 161 siswa, maka ada akan ada Rp177 juta.
"Kalau per anak butuh 100 ribu per bulan untuk internet, sisanya cuma Rp32 juta untuk bayar gaji guru honorer, biaya listrik, renovasi, dan lainnya. Ini kan tidak masuk akal. Mereka (sekolah) tidak ada keharusan juga kok buat beli paket data," tambah Zita.
baca juga: Madrasah Boleh Belajar Tatap Muka di Zona Kuning Asal...
Lagi-lagi ia menegaskan harus mengkritisi langkah ini.
"Sesuai janji saya, jika pendidikan masih bermasalah, saya akan lantang bersuara untuk mengingatkan Mas Menteri. Begitulah tugas kami sebagai warga negara yang peduli dengan pendidikan anak bangsa," tukasnya. (OL-3)
Dana BOS tersebut dialokasikan untuk 31 ribu Raudhatul Athfal (RA) sebesar Rp428 miliar, serta Rp4,1 triliun bagi 52 ribu madrasah swasta di seluruh Indonesia.
Pemotongan dana BOS ini memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan pembelajaran, terutama kebutuhan praktik siswa.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Kemenag akan terus mengumpulkan pembiayaan untuk kemudian merenovasi pondok dan madrasah yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Kebijakan ini berlaku mulai 1 hingga 4 September 2025. Surat dikeluarkan dengan tujuan utama menjaga keselamatan dan keamanan seluruh warga sekolah.
Tujuannya agar para siswa tidk bersinggungan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin (1/9) di halaman Gedung DPRD setempat.
Jadi tutor online sukses! Panduan lengkap mengajar pelajaran sekolah, tips menarik siswa, dan raih penghasilan tambahan dari rumah. Pelajari caranya!
Tersedia layanan design & build, sebuah solusi lengkap dari awal hingga akhir bagi bunda yang ingin mewujudkan berbagai ide kreatifnya.
Program kuliah online bisa menjadi alternatif cara bagi para pekerja untuk meraih gelar sarjana. Seperti apa prosesnya?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved