Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SERAPAN anggaran Kementerian Sosial RI kembali mencatatkan presentase realisasi tertinggi di antara lima Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran terbesar, yaitu sebesar 54,84%.
Pada 27 Juli 2020, dari total anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp124,765 triliun telah terealisasi sebesar Rp68,416 triliun atau 54,84%. Angka ini terpaut lebih 10% dengan K/L lain yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, selama semester I 2020 serapan anggaran di kementerian tersebut mencapai 64% atau tertinggi dari seluruh K/L.
Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang dikelolanya memiliki anggaran paling besar. Dalam berbagai kesempatan, Mensos Juliari terus mendorong agar jajarannya melakukan akselerasi, termasuk realisasi anggaran di semua unit kerja, terkhusus untuk belanja bansos di masa pandemi covid-19.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar K/L meningkatkan belanja. Tujuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pandemi covid-19, juga untuk mengerakkan roda perekonomian.
“Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup sebagai dampak pandemi covid-19. Kehadiran bansos sangat ditunggu untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Kepada KPM yang telah menerima bantuan tunai, agar segera dibelanjakan agar mempercepat perputaran roda ekonomi,” kata Mensos Juliari dalam keterangan resmi, Senin (27/7).
Sebagai informasi, anggaran Kemensos baru saja di top-up sebesar Rp20 triliun, dari posisi sebelumnya Rp104,76 triliun. Dalam waktu tidak terlalu lama, dengan anggaran jumbo, kecepatan realisasi tetap bisa dijaga dan bahkan didorong.
Menurut Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Mensos juga turun langsung ke lapangan mengecek lokasi distribusi bansos. Dalam sepekan Mensos bisa 3 atau 4 kali bergerak ke lokasi berbeda.
Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Mensos sudah menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua resources. PT Pos juga menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolahan, pos RW, dan sebagainya.
Hal tersebut dilakukan agar pelayanan terhadap KPM makin dekat. Masih terkait BST, penyaluran bantuan dilakukan secara simultan, yakni disalurkan berbarengan antara salur dengan pemutakhiran perubahan data. Ini bertujuan mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.
Kemudian untuk distribusi paket sembako Bantuan Presiden juga sudah dilakukan sejumlah terobosan. Di antaranya menambah vendor dari sebelumnya 5 menjadi 20-an bahkan lebih, menyederhanakan item sembako dalam dari 10 item disederhanakan dengan nilai sama, dan sebagainya.
Pekan lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Keuangan Kemensos TA 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Dengan demikian, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Kemensos meraih opini WTP. (H-2)
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Cak Imin menjelaksan kurikulum itu digunakan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki murid demi menghasilkan lulusan yang berdaya dan mandiri.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved