SERAPAN anggaran Kementerian Sosial RI kembali mencatatkan presentase realisasi tertinggi di antara lima Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran terbesar, yaitu sebesar 54,84%.
Pada 27 Juli 2020, dari total anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp124,765 triliun telah terealisasi sebesar Rp68,416 triliun atau 54,84%. Angka ini terpaut lebih 10% dengan K/L lain yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, selama semester I 2020 serapan anggaran di kementerian tersebut mencapai 64% atau tertinggi dari seluruh K/L.
Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang dikelolanya memiliki anggaran paling besar. Dalam berbagai kesempatan, Mensos Juliari terus mendorong agar jajarannya melakukan akselerasi, termasuk realisasi anggaran di semua unit kerja, terkhusus untuk belanja bansos di masa pandemi covid-19.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar K/L meningkatkan belanja. Tujuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pandemi covid-19, juga untuk mengerakkan roda perekonomian.
“Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup sebagai dampak pandemi covid-19. Kehadiran bansos sangat ditunggu untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Kepada KPM yang telah menerima bantuan tunai, agar segera dibelanjakan agar mempercepat perputaran roda ekonomi,” kata Mensos Juliari dalam keterangan resmi, Senin (27/7).
Sebagai informasi, anggaran Kemensos baru saja di top-up sebesar Rp20 triliun, dari posisi sebelumnya Rp104,76 triliun. Dalam waktu tidak terlalu lama, dengan anggaran jumbo, kecepatan realisasi tetap bisa dijaga dan bahkan didorong.
Menurut Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Mensos juga turun langsung ke lapangan mengecek lokasi distribusi bansos. Dalam sepekan Mensos bisa 3 atau 4 kali bergerak ke lokasi berbeda.
Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Mensos sudah menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua resources. PT Pos juga menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolahan, pos RW, dan sebagainya.
Hal tersebut dilakukan agar pelayanan terhadap KPM makin dekat. Masih terkait BST, penyaluran bantuan dilakukan secara simultan, yakni disalurkan berbarengan antara salur dengan pemutakhiran perubahan data. Ini bertujuan mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.
Kemudian untuk distribusi paket sembako Bantuan Presiden juga sudah dilakukan sejumlah terobosan. Di antaranya menambah vendor dari sebelumnya 5 menjadi 20-an bahkan lebih, menyederhanakan item sembako dalam dari 10 item disederhanakan dengan nilai sama, dan sebagainya.
Pekan lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Keuangan Kemensos TA 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Dengan demikian, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Kemensos meraih opini WTP. (H-2)
