Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DI tengah kabar duka yang menyelimuti keluarga besar Lembaga Administrasi Negara (LAN), pasca pegawai terbaiknya meninggal karena korona, LAN tidak berhenti bekerja dan pemberian pelayanan tetap berjalan.
Salah satu buktinya adalah penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini merupakan Latsar CPNS pionir, pertama kali diselenggarakan dengan metode blended learning yang memadukan metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) dan metode klasikal.
Dalam pelaksanaan Latsar CPNS, sejak awal hingga akhir dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi ASN LAN, Dr. Basseng, M.Ed pada acara
“Penutupan Latsar CPNS Golongan II dan Golongan III, Gelombang I Tahun 2020 ” yang dilaksanakan secara klasikal di Graha Makarti Bhakti Nagara, Kantor LAN Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).
“Perlu diketahui, Latsar CPNS Gelombang I ini merupakan penyelenggaraan piloting Latsar pola baru yang bertujuan untuk mempersiapkan kader terbaik (talent pool) dari bibit unggul yang kita punya saat ini di tengah masa pandemi Covid-19,” tambah Basseng.
Menurut Basseng, pada penyelenggaraan Latsar ini, dari total keseluruhan 120 peserta, ada 6 orang peserta yang berhalangan hadir dengan pertimbangan alasan kesehatan, namun tetap mengikuti Latsar melalui metode pembelajaran jarak jauh (distance learning).
Hal Ini merupakan salah satu upaya LAN untuk beradaptasi pada masa New Normal ini.
Sementara itu, Tri Atmojo Sejati (Kepala Biro Hukum dan Humas LAN) menambahkan bahwa pelaksanaan pembelajaran klasikal dalam Latsar ini dilaksanakan untuk mengakomodasi mata pelatihan yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode distance learning seperti materi kesiapsiagaan bela negara.
“Semua tahapan dalam pelaksanaan Latsar ini telah menerapkan protokol Covid-19 secara ketat. Peserta wajib mengikuti Rapid Test pada saat kedatangan dan kepulangan, yang hasilnya seluruh peserta sebanyak 114 orang non-reaktif Covid-19,” tambah Tri Atmojo.
Hal itu diamini oleh salah satu peserta Latsar CPNS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bertugas pada Universitas Negeri Malang, Vidya Purnamasari, S.E.,M.Sc.
“Terima kasih kepada bapak dan ibu penyelenggara yang telah membuat kami merasa sangat nyaman dan juga merasa aman. Dengan protokol kesehatan yang begitu ketat, kami yakini kami kembali pulang ke instansi dan keluarga masing-masing dalam keadaan sehat,” ujar Vidya.
Tri Atmojo menyatakan, pelaksanaan Latsar CPNS ini sebagai bukti bahwa LAN tetap bekerja.
“Tidak ada lockdown di LAN, tidak ada cluster korona baru di LAN, semua pelayanan tetap berjalan dengan baik!” tegas pria yang akrab disapa Jatit tersebut.
Hal ini penting untuk ditegaskan Jatit untuk merespons banyak pemberitaan yang beredar, agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait kinerja LAN saat ini. (OL-09)
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved