Jalankan Ekonomi Rendah Karbon, Presiden Siapkan Perpres

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyebutkan, rencana pengaturan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) akan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Terkait dengan pengaturan perdagangan karbon, bahwa prosesnya sudah  disiapkan dan sekarang sudah dibahas di tingkat Setkab, Setneg, dan segera ke Kemenkumham untuk antar kementerian," sebut Menteri Siti dilansir dalam laman Setkab, Senin (6/7) malam.

Perpres itu, kata Siti, akan mengatur ketentuan umum penyelenggaraan tentang perdagangan karbon dan perencanaannya di Indonesia.  ”Tujuannya adalah untuk kita menjamin pencapaian kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca atau disebut National Determined Contribution (NDC),” jelas Menteri LHK.

Dengan konsep ekonomi rendah karbon, semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi hijau yang rendah karbondioksida, sehingga tekanan gas rumah kaca ke atmosfer bumi bisa dikurangi. Sebab, apabila konsentrasi gas tersebut di atmosfer meningkat maka panas matahari yang terperangkap di atmosfer menjadi lebih banyak dan memicu peningkatan suhu permukaan bumi.

Program pembangunan rendah karbon dalam penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-204 sebagai komitmen mwujudkan pembangunan yang berkesinambungan sesuai capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, pandemi covid-19 merupakan momen untuk menjalankan rencana pembangunan rendah karbon, membangun kembali dengan cara yang lebih baik untuk mewujudkan kenormalan baru,

"Dunia sudah mengarah ke pembangunan rendah karbon. Jangan sampai Indonesia tertinggal dan tersalip karena di ASEAN saja Laos dan seterusnya mereka sudah mengarah ke sana juga. Kalau enggak sekarang kapan lagi," kata Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam, saat webinar pemulihan ekonomi dan sosial pascacovid-19 melalui pembangunan rendah karbon, Juni lalu. (Ant/H-2)