DPR Minta Produksi Massal Kalung Antivirus Dikaji Ulang

FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mengkritisi rencana Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan memproduksi kalung antivirus secara massal untuk mencegah penularan covid-19.

"Jika wacana ini diproduksi dan didistribusikan sebagai bantuan pemerintah, berpotensi menguras APBN dan bisa merugikan uang negara jika produk tersebut kemudian tidak terbukti berfungsi," kata Anggota DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (6/7).

Ema meminta Kementan untuk mengkaji ulang rencana untuk menjadikan kalung antivirus dikomersilkan. Ia menyebut regulasi terkait Perlindungan Konsumen telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1999, menyebut ada kewajiban produsen dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Ema tidak yakin, kandungan eucalyptus atau kayu putih yang berada di kalung itu mampu membunuh 42% virus. Ia menegaskan, diperlukan riset panjang untuk bisa memastikan terhadap klaim minyak kayu putih dapat membunuh virus korona.

"Menurut informasi sejauh ini, riset yang dilakukan oleh Balitbang baru tahap uji secara in vitro di tingkat sel belum diuji terhadap virus covid-19 secara langsung. Padahal suatu produk bisa di klaim memiliki fungsi spesifik harus melalui beberapa tahapan termasuk uji secara klinis," jelas Anggota Komisi IV DPR RI itu.

Ema juga menambahkan, dengan adanya klaim kalung “anti corona” itu ada peluang masyarakat menurunkan tingkat kewaspadaan. Misalnya dengan mengabaikan memakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak.

"Kami menilai hal ini perlu diluruskan, tidak serta merta dengan menggunakan kalung herbal tersebut bisa membuat tubuh kebal terhadap virus," pungkas Ema. (OL-4)