Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penyerapan anggaran sektor kesehatan untuk pemulihan dampak pandemi covid-19 baru sekitar 4,68%. Padahal, anggaran yang disediakan mencapai Rp 87,55 triliun.
“Hari ini kami bisa memberikan update mengenai proses pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan telah mencapai 4,68%,” papar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).
Realisasi itu meningkat dibandingkan data yang disampaikan Ani dalam konferensi pers pada Selasa (16/6) lalu. Saat itu, penyerapan anggaran kesehatan hanya 1,54%. Terjadi jurang antara realisasi keuangan dan fisik, sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan.
Baca juga: Soroti Pencairan Anggaran Kesehatan, Jokowi: Jangan Bertele-tele
Lebih lanjut, Ani mengatakan penyerapan anggaran perlindungan sosial sudah mencapai 34,06%, sektoral dan pemerintah daerah sekitar 4%, UMKM sekitar 22,74%, berikut insentif dunia usaha berkisar 10,14%.
”UMKM 22,74%, tapi ini karena ada penempatan dana ke Himbara, seperti yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi,” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Dalam rapat terbatas, Senin (29/6), Presiden RI Joko Widodo meminta pencairan biaya layanan kesehatan dipercepat. Bahkan, bisa dengan memotong prosedur di Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Kurangi Anggaran Subsidi Listrik
"Saya minta pembayaran untuk pelayanan kesehatan terkait covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan,” pungkas Kepala Negara.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral dan pemda Rp 106,11 triliun.(OL-11)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved