Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penyerapan anggaran sektor kesehatan untuk pemulihan dampak pandemi covid-19 baru sekitar 4,68%. Padahal, anggaran yang disediakan mencapai Rp 87,55 triliun.
“Hari ini kami bisa memberikan update mengenai proses pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan telah mencapai 4,68%,” papar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).
Realisasi itu meningkat dibandingkan data yang disampaikan Ani dalam konferensi pers pada Selasa (16/6) lalu. Saat itu, penyerapan anggaran kesehatan hanya 1,54%. Terjadi jurang antara realisasi keuangan dan fisik, sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan.
Baca juga: Soroti Pencairan Anggaran Kesehatan, Jokowi: Jangan Bertele-tele
Lebih lanjut, Ani mengatakan penyerapan anggaran perlindungan sosial sudah mencapai 34,06%, sektoral dan pemerintah daerah sekitar 4%, UMKM sekitar 22,74%, berikut insentif dunia usaha berkisar 10,14%.
”UMKM 22,74%, tapi ini karena ada penempatan dana ke Himbara, seperti yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi,” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Dalam rapat terbatas, Senin (29/6), Presiden RI Joko Widodo meminta pencairan biaya layanan kesehatan dipercepat. Bahkan, bisa dengan memotong prosedur di Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Kurangi Anggaran Subsidi Listrik
"Saya minta pembayaran untuk pelayanan kesehatan terkait covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan,” pungkas Kepala Negara.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral dan pemda Rp 106,11 triliun.(OL-11)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Penelitian terbaru mengungkap infeksi flu biasa atau rhinovirus mampu memberi perlindungan jangka pendek terhadap covid-19.
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved