Layanan Kanker Harus Adaptif dan Meringankan

PEMERINTAH didesak untuk membuat kebijakan yang meringankan para pasien juga penyintas kanker, dan adaptif terhadap situasi pandemi covid-19 saat ini. Pasalnya, jadwal berobat menjadi terganggu karena terbatasnya mobilitas mereka.

“Situasi pandemi covid-19 menjadi beban yang sangat berat untuk para penyintas kanker. Sekitar 46% penyintas kanker merasakan kesulitan yang luar biasa, terutama dalam hal pembiayaan,” ungkap Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat yang juga penyintas kanker dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dan DPP Partai NasDem, kemarin.

Ketua Umum Cancer Information & Support Center (CISC) Aryanthi Baramuli berharap kehadiran negara pada pasien dan penyintas kanker bisa diwujudkan dengan pembiayaan pengobatan yang meringankan, terlebih saat pandemi ini. “Karena lebih cepat diobati akan lebih baik,” ungkapnya. *Asisten Deputi Bidang Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Medianti Allya kehadiran negara dibuktikan lewat pembiayaan kanker yang menempati peringkat kedua terbesar yakni 17,40%, setelah jantung (50,68%).

*Namun, sebuah informasi menarik diungkapkan Ketua Perhimpunan Hematologi-Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (Perhomedin) cabang Jakarta, Ronald A Hukom. “Sejak ada layanan BPJS, pengobatan kanker pada stadium awal ada indikasi berlebihan. Ini perlu diaudit,” cetusnya.

Dalam kesempatan itu, Plh Direktur Utama RS Kanker Dharmais Dr dr Nina Kemala Sari mengiyakan, era kenormalan baru menuntut layanan yang adaptif seperti telekonsultasi dan pengantaran obat untuk pasien BPJS, home care, dan verifi kasi berkas secara elektronik.

Namun, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat saat ini konsep-konsep tersebut bukanlah barang baru.

“Di Indonesia, investasi untuk merealisasikan konsepkonsep itu perlu dipikirkan lebih jauh,” timpal Saur. (Ifa/RO/H-2)