Pemulihan Ekonomi dan Pengurangan Kasus tidak bisa Beriringan

PEMERINTAH mengakui bahwa untuk saat ini, pemberlakuan kembali aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan beriringan dengan percepatan penurunan kasus covid-19.

"Ini memang tidak bisa dua-duanya. Di lapangan bisa saja dalam momen tertentu harus memilih salah satu," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (22/6).

Kendati demikian, menurut penilaian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, angka penambahan kasus yang tengah berlangsung saat ini masih dalam status terkendali atau bisa ditangani.

"Pilihannya memang harus berimbang antara memulihkan ekonomi tapi juga berupaya agar kasus covid-19 tidak naik. Paling tidak landai, syukur bisa turun," tuturnya.

Khusus bagi daerah yang memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, pemerintah akan menaruh perhatian yang lebih besar lagi.

Presiden, lanjut Muhadjir, memberikan arahan agar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I bertanggung jawab secara penuh terhadap daerah-daerah tersebut.

"Terkait tata kelola, misalnya rumah sakit darurat yang ada di Surabaya, Presiden memerintahkan supaya ditangani oleh Pangkogabwilhan I sebagaimana juga dilakukan di Wisma Atlet dan rumah sakit darurat di Batam," tandasnya. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani