Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KETUA Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla menilai penanganan wabah Covid-19 di Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah bagus. Sayang, upaya pencegahannya minimalis sehingga terkesan masyarakatnya hanya menunggu nasib saja.
"Padahal kita harusnya menentukan nasib kita. Kena atau tidak, harus taat pada aturan protokol kesehatan. Penanganan Covid-19 ini, pertama kita harus cepat dan tegas, agar masyarakat menjaga dirinya, waspada terus menjaga lingkungannya," ungkap Kalla, di Posko Gugus Tugas Covid-19 Sulsel, Balai Manunggal Jenderal Jusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (17/6) petang.
Hingga saat ini, kasus Covid-19 di Sulsel mencapai angka 3.200 kasus, terbesar di luar Jawa. Bahkan berada di urutan ketiga kasus tertinggi setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. "Sehingga kita bersama harus memberi edukasi tetap jaga diri, terapkan protokol kesehatan dan Presiden instruksikan uuntuk percepat penangan dan harus kompak," lanjut Kalla.
Mantan wakil presiden ini meminta memang pemerintah daerah harus tegas. PMI membantu dengan intervensi di lapangan dengan pemyemprotan disinfektan di semua lokasi. "Terkhusus di Sulsel kita harus hentikan penyebaran virus dimana pun tempatnya, untuk kurangi korban," ujar Kalla.
Menurut Kalla, memang Sulsel sudah ada upaya pencegahan penyebaran virus korona hanya saja, harus ditingkatkan. "Sudah ada upaya pencegahan tadi digambarkan, tapi harus lebih ditingkatkan hingga empat kali lipat upaya pencegahannya dari sebelumnyan. Isyaallah pasti angka positif menurun," sebutnya.
Ia pun meminta pihak Pemrov Sulsel tidak menyerah. "Jangan menyerah kepada nasib, tetapi kita harus menentukan nasib kita dengan cara berusaha dan bekerja keras. Saya percaya gubernur dan kodam bisa melaksanakan itu dengan bekerja sama dengan lainnya. PMI siap untuk membantu upaya itu," seru Kalla.
Diakhir keterangannya, Kalla juga mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dengan menjaga diri dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, tetap cuci tangan.
"Virus korona jangan dianggap enteng, ini masalah dunia. Sudah berapa juta korban jatuh dalam hitungan bulan saja. Saya pikir ini luar biasa," tandas Kalla. (OL-13)
Baca Juga: Pengawasan Kendor, Kepatuhan Protokol Covid di Mabar Minim
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Meskipun lokasi pemantauan sempat diguyur hujan deras, kondisi cuaca mulai membaik.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan.
Secara teknologi, PLTB Tolo Jeneponto memiliki kemampuan yang sama dengan PLTB Sidrap.
Pemilik rumah tahfidz di Gowa Sulsel ditangkap setelah diduga melakukan tindakan asusila berupa pemerkosaan kepada empat orang santrinya.
KONDISI bangunan di SDN 59 Campagaya, Desa Tamasaji, Kacamatan Gakesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), sangat memprihatinkan siswa belajar di luar kelas.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved