JPPI Usul Tahun Ajaran Baru 2020 Diundur Januari 2021

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia ( JPPI) mengusulkan Kemendikbud agar pelaksanaan Tahun Ajaran Baru 2020 diundur menjadi Januari 2021.

JPPI juga menilai proses Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) yang sedang berjalan terlalu dipaksakan hanya untuk mengikuti kalender pendidikan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

" Dampak pandemi covid 19 membuat masyarakat kesulitan. Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apalagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, " kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji di Jakarta, Senin (8/6)

Ubaid mengutarakan kala pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020.

Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020.

Sisanya, sebanyak 59% setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17% yang setuju diundur pada Januari 2021*.

".Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru, " tegasnya.

Sejumlah alasan mereka tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020, menurut Ubaid antara lain, pertama para orang tua terkendala ekonomi karena terdampak covid. Biaya SPP semester saja banyak yang menunggak, apalagi harus membayar untuk PPDB. Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua saat PPDB. "Kenyataannya proses PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Ini sangat memberatkan orang tua, " tegasnya.

Baca juga :Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada sebelum 15 Juni

Kedua, PPDB online tidak akan berjalan efektif. Pada situasi normal saja, seperti pada tahun- sebelumnya, PPDB online menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif. Tahun lalu, PPDB online saja harus menggantri datang ke sekolah dari subuh untuk bisa memasukkan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang.

Ketiga,khawatir terpapar covid karena pandemi belum usai. Ini dihawatirkan oleh orang tua karena anak-anak berpeluang besar terpapar covid-19. Banyak sekolah yang belum siap menerapkan protocol covid-19 karena keterbatasan sarana dan juga sumber daya.

Ke empat, pembelajaran online berjalan tidak optimal.Selama pandemi, pembelajaran dilakukan di rumah dengan menggunakan cara online. Ini berjalan tidak efektif, karena keterbatasan sarana dan juga akses.

Ke lima, kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Saat ini banyak guru dan tenaga kependidikan yang terdampak covid 19. Banyak diantara mereka juga terkendala dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Tentu saja jika ini dipaksakan, pembelajaran tidak akan optimal.

JPPI juga mengusulkan Kemendikbud menerbitkan kurikulum pandemi.Selama pandemi, pemerintah harus mengoptimalkan pembelajaran via daring dan juga non-daring bagi masyarakat yang tidak punya akses internet. Supaya optimal, pemerintah harus menyipakan kurikulum dalam situasi pandemi. Jadi, bukan seperti sekarang yang sedang berjalan, kurikulum normal dipraktikkan di kala pandemi.

JPPI minta Kemendikbud melakukan capacity building bagi para guru dan orang tua.. Dalam situasi pandemi, peran guru dan orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran. Banyak guru dan orang tua yang belum siap mendampingi anak belajar dalam situsi pandemi, mereka harus dibekali dengan berbagai kemampuan dan juga keterampilan secara kreatif dan inovatif.

Pemerintah diminta terapkan protokol kesehatan di sekolah.

"Sambil menunggu pandemi usai, sekolah dan institusi pendidikan lain perlu mempersiapkan diri menerapkan protokol kesehatan. Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran covid-19 di sekolah jika swaktu-waktu sekolah dibuka kembali, " pungkasnya.( OL-2)