Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan rencana penerapan tatanan kehidupan baru (new normal) tetap bergantung pada data epidemologi kasus covid-19. Penurunan kasus covid-19 yang tercermin pada angka reproduksi dasar atau R0 akan menjadi acuan daerah untuk bersiap menerapkan new normal.
Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau kesiapan protokol kesehatan new normal di Mal Summarecon Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5) siang.
"Kita ingin tetap produktif tapi aman covid-19. Produktif dan aman covid-19 ini yang kita inginkan tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu kita juga melihat angka-angka, fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0-nya seperti di Kota Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus," ucap Jokowi.
Presiden juga menekankan kesiapan menuju new normal sangat membutuhkan kesadaran baru di masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara disiplin seperti menghindari kerumunan dengan menjaga jarak, pengunaan masker, dan budaya mencuci tangan.
"Kita ingin bisa masuk ke normal yang baru, ke tatanan yang baru, dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat sehingga R0-nya bisa terus kita tekan di bawah 1," imbuh Jokowi.
Terkait pendisiplinan, Jokowi telah menginstruksikan pengerahan 340 ribu personel TNI dan Polri untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan.
Pendisiplinan protokol kesehatan secara masif mengerahkan aparat itu dimulai hari ini di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Daerah-daerah tersebut ialah wilayah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Untuk tahap pertama, pendisiplinan secara masif serempak digelar hari ini di empat provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo. Pasukan TNI dan Polri akan berada di titik-titik keramaian seperti transportasi publik, pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat wisata.
"Kita ingin TNI dan Polri ada di setiap (pusat) keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar lebih mengikuti protokol kesehatan yang kita sepakati lewat PSBB," ucap Jokowi.
"TNI dan Polri mengawasi pelaksanaan di lapangan, memastikan pelaksanaan di lapangan hal-hal yang berkaitan dengan memakai masker, menjaga jarak menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan. Ini yang ingin kita pastikan," tukas Jokowi.(OL-4)
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved