Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN pusat perbelanjaan (mal) di Jakarta akan kembali beroperasi pada 5 Juni, atau sehari setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga berakhir.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, memandang rencana pembukaan mal, khususnya di Jakarta, sebagai kebijakan yang terlalu dini dan gegabah.
"YLKI menolak rencana pembukaan mal. Karena tanggal 5 Juni estimasinya belum aman untuk pengendalian covid-19. Jadi upaya pembukaan mal itu bisa dilakukan kalau kurva covid-19 sudah menurun, khususnya di Jakarta,” pungkas Tulus dalam keterangan resmi, Selasa (26/5).
Baca juga: 5 Juni Mal di Jakarta Berencana Buka Kembali, Ini Daftarnya
“Kalau belum landai, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuka mal di mana pun tempatnya," imbuhnya.
Tulus meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar menolak rencana pembukaan mal pada 5 Juni, jika kurva covid-19 belum landai. Sebab, itu menunjukkan kondisi belum aman dari sisi pengendalian virus.
Selain itu, pembukaan mal di Indonesia belum layak, jika di suatu daerah masih menerapkan PSBB. "Kalau PSBB masih diberlakukan, harus diikuti. Jangan coba-coba membuka mal, apalagi jika masih zona merah. Kami imbau masyarakat tidak mengunjungi mal sebelum betul-betul aman," papar Tulus.
Baca juga: Anies: Perpanjangan PSBB Jadi Penentu Transisi Menuju New Normal
Apabila pemerintah tetap berkukuh untuk membuka mal, pihaknya meyakini akan terjadi banyak pelanggaran. Menurutnya, harus ada sanksi tegas untuk penyelenggara atau tenant yang tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. YLKI meminta pemerintah jangan terlalu dini membuka mal, yang berpotensi menjadi klaster penularan baru.
"Pemerintah harus utamakan aspek kesehatan sebagai panglima pengendalian covid-19, bukan (aspek) ekonomi. Masalah covid-19 harus diselesaikan lebih dulu, baru ekonomi. Tidak bisa logikanya dibalik," tutupnya.(OL-11)
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved