Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 12.829 desa telah menerima bantuan langsung dana desa (BLT) untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah virus korona.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar saat melaporkan perkembangan BLT dana desa.
"Data per hari ini, data terbaru BLT Desa yang sudah cair sebanyak 12.829 desa atau sekitar 24 persen, dari target 53.156 desa di seluruh daerah," kata Abdul saat telekonferensi, Senin (18/5).
Diketahui sebelum desa menerima BLT maka harus melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk menetapkan calon kepala penerima manfaat (KPM) BLT.
Hingga saat ini desa yang telah melakukan musdesus sebanyak 46.174 desa atau sekitar 87 persen.
Baca juga :Tiga Kabupaten di Aceh Terendam Banjir
"Adapun desa sudah melakukan musdesus khusus dan telah menetapkan calon KPM, namun belum menyalurkan BLT dana desa sebanyak 33.345 desa atau sekitar 63 persen," ujar Abdul.
Daerah yang desanya telah melakukan musdesus terbanyak yakni Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Sementara daerah yang desanya melakaukan musdesus terendah yakni Provinsi Jawa Tengah.
Politisi PKB tersebut juga mengungkapkan bahwa provinsi dengan presentase penyaluran BLT dana desa pada hampir seluruh desa di wilayahnya yakni Provinsi Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
"Sementara Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Aceh menjadi provinsi dengan presentase penyaluran BLT dana desa paling rendah," urainya. (OL-2)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved