​​​​​​​Kurikulum SMK Perlu Ditransformasi

KEPALA Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menyebut kurikulum SMK perlu ditransformasi. Menurutnya, kurikulum SMK saat ini terlalu menekankan kompetensi dan keahlian yang spesifik.

"Job spesifik skill, kurang lintas multidisiplin, kurang memberikan bekal learning skill, dan literasi dasar kuat, sebagaimana terlihat dari capaian PISA (Programme for International Student Assessment), capaian akademik di UN, dan seterusnya," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (5/5).

Totok menjelaskan bahwa hasil tes PISA menunjukkan peserta didik SMK lebih memerlukan penguatan keterampilan dasar dan kompetensi abad 21.

"Sebagaimana diketahui bahwa PISA menggambarkan kemampuan anak untuk memecahkan persoalan-persoalan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Itulah masa depan anak-anak kita," jelasnya.

Selain itu, katanya, guru-guru produktif yang ada tidak memiliki pengalaman kerja di industri atau sudah tidak up-to-date. Untuk itu perlu dilakukan re-training.

"Maka perlu segera dipertimbangkan untuk melakukan transformasi SMK. Bukan sekadar meningkatkan apa yang sudah ada, barangkali perlu ada beberapa perubahan," ungkap Totok.

Baca juga: BPPT Kebut Proses Riset dan Inovasi Produksi Alkes untuk Covid-19

Pertama, ia menyebut perlu dilakukan penguatan literasi dasar. Dalam hal ini contohnya menyertakan materi kemampuan dasar di SMK kelas 10 dengan materi yang diajarkan di SMA.

Selanjutnya, memberikan pondasi skill abad 21 berupa learning skill.

"Karena anak-anak tidak dituntut berkerja pada satu sektor seumur hidupnya, suatu saat harus berubah," jelasnya.Selain itu, kerja sama SMK dengan dunia usaha/industri perlu diperkuat. Hal ini sebagai salah satu upaya agar lulusan SMK langsung siap bekerja.

Di samping itu, lanjutnya, Merdeka Belajar juga merupakan salah satu strategi lintas disiplin.

"Bahkan anak-anak SMA barangkali dibuka kemungkinan untuk mengambil mata pelajaran vokasi baik di SMK maupun di SMA itu sendiri diberikan muatan vokasi," katanya

Terakhir adalah soal tata kelola. Dalam hal ini, kata Totok, perizinan SMK-SMK kecil harus betul-betul diperhatikan.

"Supaya diperhatikan skala ekonomi untuk running SMK ada jumlah tertentu yang perlu dipertimbangkan sebelum memberikan izin SMK kecil untuk beroperasi," pungkasnya. (A-2)